Bank Papua Klaim Paling Sehat di Indonesia

MANOKWARI, papuabaratnews.co Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua Isak S. Wopari mengungkap, bahwa aset pada Bank Papua secara keseluruhan mencapai nilai Rp25,9 triliun. Sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non Perfomance Loan (NPL) berada pada kisaran 1,76% year on year.

Dimana NPL merupakan indikator rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rasio rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas.

“Terjadi kenaikan untuk NPL Bank Papua sebesar 1,765% dengan modal disetor sebesar Rp2,5 triliun. Ini menandakan bahwa Bank Papua merupakan bank paling sehat di Indonesia,” ujar Wopari saat ditemui sejumlah wartawan, usai penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Senin pagi (18/1/2021).

Menurut Wopari, keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi pihaknya untuk membangun dan menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga vertikal seperti Kejaksaan, sebagai upaya mencegah penyalahgunaan wewenang yang mungkin saja berujung pada sebuah perilaku tindak pidana korupsi.

Untuk itu, dibuatlah sebuah perjanjian kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama pihak Kejati Papua Barat. Melalui MoU tersebut,  Wopari berharap pihaknya dapat menyelesaikan persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), secara khusus di Kantor Cabang Utama (KCU) Bank Papua Manokwari.

“Semoga kedepan ada pendampingan hukum perdata dan TUN di Bank Papua KCU Manokwari, sehingga dapat meningkatkan fungsi dan pelayanan sebagai agen pembangunan serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua,” kata Wopari.

Sementara, Kepala Kejati Papua Barat Wilhemus Lingitubun mengatakan, bahwa kerjasama yang telah disepakati antar dua belah pihak ini akan diterapkan dalam tugas dan wewenang Jaksa, khususnya di bidang Perdata dan TUN.

“Di bidang perdata dan TUN, Jaksa dapat berperan sebagai Pengacara Negara untuk membela hak-hak negara berupa aset yang dikelola oleh daerah, itu termasuk lembaga BUMN maupun BUMD,” ujar Lingitubun. “MoU ini bisa terlaksana dengan baik, karena pendampingan oleh Jaksa dapat diberikan baik didalam maupun luar persidangan,” katanya lagi. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 19 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: