Bawaslu Manokwari Ingatkan Paslon Taati PKPU

  • Soal bahan kampanye

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari kembali mengingatkan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Manokwari bersama tim pemenangnya masing-masing, untuk taat terhadap aturan yang sudah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. Aturan tersebut terkait pelaksanaan mekanisme kampanye dan bahan kampanye yang digunakan.

“Kami terus memberikan peringatan agar tetap berjalan dalam koridor yang ada,” ujar Ketua Bawaslu Manokwari Syors A Prawar kepada Papua Barat News di Manokwari, Jumat (16/10/2020).

Dia menerangkan, dalam masa kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, barang atau bahan yang bisa dijadikan bahan kampanye hanya mendapat penambahan dua sarana yaitu masker dan hand sanitizer. Sedangkan ketentuan lainnya masih sesuai dengan regulasi sebelumnya yaitu seperti pin, topi, payung, baju kaos.

Pemberian barang dalam bentuk bantuan makanan ataupun sarana lainnya seperti mesin babat rumput dan sebagainya dengan nilai di atas Rp60 ribu merupakan bentuk pelangaran.

“Akan tetapi kisaran harga barang-barang tersebut tidak boleh lebih dari 60 ribu rupiah,” ucap Syors.

Ia melanjutkan, Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu menyatakan bahwa setiap paslon, anggota partai politik ataupun tim pemenang dilarang menjanjikan barang atau memberikan barang kepada pihak tertentu dalam masa kampanye untuk kepentingan mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

“Jadi dilarang mempengaruhi pemilih untuk memilih dan tidak memilih calon tertentu,” kata dia.

Syors menuturkan, pihaknya sudah mendapat informasi terkait pemberian bantuan atau sumbangan barang dari paslon tertentu pada saat kegiatan tatap muka. Oleh karena itu, Bawaslu akan melakukan penelusuran dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

“Apabila terbukti bahwa informasi itu benar, maka kita akan ambil tindakan,” tegas Syors.

Berdasarkan ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 187 tersebut, maka apabila Paslon tertentu terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan dikenakan pidana dengan hukuman paling singkat selama 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

“Atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 2 milyar rupiah,” katanya.

Dirinya mengingatkan kepada para paslon dan tim pemenang untuk dapat memahami hal tersebut secara baik sehingga tidak salah dalam menjalankan aktivitas kampanye di lapangan. Karena standar pemberian bahan kampanye sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

“Kami berkomitmen akan mengambil tindakan tegas apabila ada Paslon atau tim pemenang yang melanggar aturan tersebut,” pungkasnya. (PB25)

Artikel ini telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 19 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: