Biro Hukum Harmonisasikan NA Raperda Tahun 2020

MANOKWARI, papuabaratnews.co Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan STIH Bintuni menggelar kegiatan pengharmonisasian naskah akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2020. Kegiatan ini digelar di Valdos Hotel Manokwari, Sabtu (29/8/2020).

“Setelah refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, kita hanya bisa menyusun naskah akademik untuk Ranperda yang kita anggap krusial. Salah satu yang kita ajukan adalah tentang partai politik lokal,” Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Robert Hammar.

Ia melanjutkan, walaupun dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak dituliskan tentang Parpol lokal, tetapi penyebutan-penyebutan di dalamnya memungkinkan adanya partai lokal.

“Partai lokal ini kita buat sebagai persiapan mengantisipasi pengangkatan anggota DPR Papua Barat jalur Otsus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui NA Ranperda tersebut pihaknya akan mengusulkan tentang pengangkatan anggota DPR jalur Otsus sampai ke tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi,   proses pengangkatannya tidak melalui usulan seperti selama ini tetapi melalui pemilihan melalui Parpol lokal.

“Terlepas dari nanti apakah disetujui atau tidak oleh pusat,” ucap dia.

Ia menjelaskan, bahan dan kajian-kajian telah dipersiapkan kemudian akan diserahkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, OPD diharapkan bersedia membawakan NA yang sudah dikaji secara ilmiah tersebut ke DPR Papua Barat untuk dibicarakan dalam sidang.

Menurut dia, dasar pembentukan Ranperda tersebut dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan persiapan, teknik penyusunan, perumusan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Di antara rangkaian tersebut, ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian. Dengan demikian, pengharmonisasian merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan  agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

“Kami bekerjasama dengan STIH Bintuni untuk mengkaji secara ilmiah Ranperda ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jumlah Ranperda yang dipersiapkan mencapai 20 Ranperda. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran akibat pandemi, maka hanya ada beberapa yang diprioritaskan. Ranperda tersebut antara lain  Ranperda tentang Partai lokal, Ranperda pengusaha dan tenaga kerja OAP, Ranperda perpustakaan dan arsip daerah, dan Ranperda kebudayaan daerah. (PB25)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 31 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: