DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dua Perkara di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk dua perkara di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat, Provinsi Papua Barat, Jumat (12/7/2019).

Sidang ini terkait dua perkara, yakni perkara momor 169-PKE-DKPP/Vl/2019; dan 174-PKE-DKPPNl/2019.

Pengadu Perkara nomor 169-PKE-DKPPNl/2019 adalah Maria Lovernia Hay, Keliopas Momo, Tohanis Victor Baru, dan Rispa Yunita Wanma. Mereka adalah calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Caleg DPRD) Kabupaten Tambrauw.

Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yakni Abraham Yosias Imbiri, Simon Petrus Baru, Saharul Abdul Karim, Ishak Bame, dan Rosina Anggelina Ohoiulun. Untuk perkara yang sama, mereka juga mengadukan Bawaslu Kabupaten Tambrau yakni, Johannis PM Manyambouw, Gema A Ngamelubun, dan Abudin Sangaji.

Dalam pokok pengaduannya, para pengadu menuding para teradu (KPU dan Bawaslu Tambrauw) diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pengambilan keputusan pada rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu 2019.

Selanjutnya, DKPP juga akan menyidangkan perkara nomor 174-PKE-DKPPNl/2019. Pengadu perkara nomor ini adalah ketua dan anggota Bawaslu Papua Barat yakni Ibnu Mas’ud, Rionaldo Harold Parera, Alfredo Ngamelubun, Marlenny Momot, dan M. Nazil Himie.

Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat yakni, Tituw Nauw, Onesimus Kambu, Nelson Hara, Melkias Kambu, dan Yohanes Turot. Selain itu, mereka juga mengadukan Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir dan Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Oktavianus Parigik dalam perkara yang sama.

Dalam pokok pengaduannya, pengadu menduga telah terjadi pelanggaran kode etik terkait rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara di Provinsi Papua Barat. Bermula dengan adanya komplain dari salah peserta pemilu saat pembacaan hasil oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat.

Berdasarkan kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerima laporan soal penggelembungan suara saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupate  Maybrat.

Kemudian dari hasil klarifikasi Bawaslu Papua Barat, pihaknya menemukan adanya perubahan data perolehan suara.

Sidang pemeriksaan akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat. Perkara nomor 174-PKE-DKPPNl/2019 akan digelar terlebih dahulu, yakni sekitar pukul 09.00 Wit, sedangkan perkara nomor 169-PKE-DKPPNl/2019 baru digelar pukul 14.00 Wit.

Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan bahwa agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, juga pihak Terkait dan saksi-saksi yang akan dihadirkan.

Sidang perkara nomor 169-PKE-DKPPNl/2019 akan dipimpin oleh Ketua DKPP Dr. Harjono bersama Tim Pemeriksaan Daerah (TPD) Provinsi Papua Barat, yakni Oktovianus Orgenes Kambu (unsur masyarakat), Yotam Senis (unsur KPU), Alfredo Ngamelubun (unsur Bawaslu).

Sedangkan pada perkara nomor 174-PKE-DKPPNl/2019 akan dipimpin oleh Ketua DKPP Dr. Harjono bersama TPD Provinsi Papua Barat Gatot Purnomo (unsur masyarakat) dan Kristin R. Rumkabu (unsur KPU).

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima (5) hari sebelum sidang pemeriksaan digelar. Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan,” ujarnya. (PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: