DPR Ingatkan Pimpinan OPD Hadiri Pembahasan APBD-P

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat mengingatkan agar seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menghadiri pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Ketua DPR PB Papua Barat Orgenes Wonggor, mengatakan, kehadiran pimpinan OPD dalam rapat pembahasan merupakan hal yang sangat penting, karena mereka lebih mengetahui kebutuhan anggaran yang sudah diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada pihak legislator dalam Rapat Paripurna Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020.

“Kami harapkan pimpinan OPD yang nanti diundang untuk bisa hadir dalam   pembahasan nanti,” ujarnya kepada awak media di Manokwari, Jumat (16/10/2020).

Menurut Wonggor, meskipun saat ini Gubernur sudah mengeluarkan surat perpanjangan masa bekerja dari rumah bagi ASN, tidak lantas menjadi alasan untuk tidak menghadiri rapat pembahasan APBD-P bersama DPR Papua Barat. Sebab yang mengetahui tentang meningkat atau menurunnya kebutuhan di setiap OPD lebih diketahui oleh masing-masing pimpinan OPD yang bersangkutan.

“Kenapa kebutuhannya bertambah atau berkurang, harus dijelaskan sendiri oleh pimpinan OPDnya,” ungkap Wonggor.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua Barat Ranley Mansawan, menambahkan, setelah menerima KUA dan PPAS APBD Perubahan dari pemerintah provinsi, pihaknya akan segera menindaklanjuti dokumen tersebut dengan melakukan sidang. Hal ini dikarenakan penyerahan dokumen tersebut sudah terlambat.

“Walaupun terlambat tapi kami maklumi karena kondisi daerah kita saat ini yang sedang dilanda pandemi Covid-19,” ujarnya.

Menurut dia, minimnya waktu yang dimiliki tersebut tidak mengurangi kualitas yang dihasilkan. Dokumen itu akan dikaji lebih mendalam dengan mengoptimalkan peran dan fungsi dari semua kelengkapan yang ada di DPR Papua Barat. Selain itu,  pihaknya sudah menentukan jadwal pembahasan KUA PPAS dan penjabaran APBD sampai penetapannya.

“Jadi kami akan lakukan pembahasan bersama seluruh kelengkapan yang ada  mulai dari Banggar, komisi dan penetapan oleh fraksi,” katanya. (PB25)

Artikel ini telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 19 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: