DPR Tak Lagi Rekomendasikan Beasiswa Luar Negeri

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat sebagai mitra Dinas Pendidikan menyatakan tak akan merekomendasikan alokasi anggaran untuk beasiswa luar negeri, lantaran laporan penggunaan anggaran tersebut masih menjadi persoalan.

Hal itu dilontarkan oleh Anggota DPR Papua Barat Yonadap Trogea, setelah penyelenggaraan rapat paripurna DPR dan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) beberapa waktu lalu di Kantor DPR Papua Barat.

“Untuk apa berikan rekomendasi ulang-ulang dan sebaiknya langsung ditindak. Rekomendasikan saja untuk proses hukum. Temuan BPK sudah berulang kali, Inspektorat juga harus lakukan evaluasi secara internal pemerintahan,” ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Dalam rapat paripurna tersebut, Provinsi Papua Barat berhasil memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, akan tetapi pemerintah daerah diminta segera membenahi laporan alokasi anggaran beasiswa luar negeri tersebut.

Beberapa tahun terakhir, anggaran beasiswa luar negeri selalu menjadi catatap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) namun sampai saat ini pemerintah belum menemukan formula untuk mengelola anggaran beasiswa.

Untuk itu, dia menegaskan, jika temuan dari BPK tidak segera ditindaklanjut oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, sebaiknya langsung diserahkan kepada pihak yang berwenang. Komisi D, kata dia, sudah merekomendasikan dua kali namun tidak membuahkan hasil positif sesuai ekspektasi.

“Kita sudah pernah minta laporan soal beasiswa luar negeri, sampai saat ini belum dapat. Sehingga kita juga tidak tahu berapa lulusan luar negeri dari beasiswa tersebut,” ujar anggota Fraksi Otsus ini.

Padahal anggaran yang dikucurkan untuk beasiswa luar negeri setiap tahun terus mengalami kenaikan. Namun beasiswa tersebut selalu menjadi temuan BPK dalam setiap LKPD.

Dia berharap, dengan adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dapat memperbaikan seluruh persoalan anggaran pendidikan yang kerap terjadi di wilayah setempat.

“Supaya dalam menjalankan tugas kedepan tidak mengalami hambatan,” pungkas Yonadap.(PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: