DPRD Manokwari : Perda Miras Tahun Ini Harus Rampung

MANOKWARI, papuabaratnews.co Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari Romer Tapilatu menyebutkan, Perda tentang  Minuman Keras (Miras) harus bisa dihasilkan dalam pembahasan Prolegda tahun ini. Hal tersebut dilakukan guna menekan kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di Manokwari akibat pengaruh miras.

“Usulan Ranperda tentang pengendalian dan pengawasan miras sudah masuk tahun ini di Komisi A. Draftnya sudah ada,” ujarnya kepada awak media di Manokwari, Rabu (24/3/2021).

Menurut dia, pemberlakuan Perda Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol yang selama ini berjalan perlu dievaluasi. Jika perlu, Perda tersebut direvisi sehingga menghasilkan sebuah produk hukum yang benar-benar menjadi benteng bagi peredaran miras di Manokwari.

“Kalau Perda tentang ketertiban umum sudah ada. Kemarin kita sudah putuskan. Sekarang tinggal Perda Miras saja sehingga kita atur pengawasan dan pengendalian ini bentuknya bagaimana,” kata dia.

Dia menyampaikan, dalam pembahasannya, DPRD Kabupaten Manokwari perlu menghadirkan berbagai komponen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya menghadirkan komponen masyarakat tersebut dimaksudkan agar pembahasan menjadi lebih terarah dan lebih mampu merepresentasikan apa yang dikehendaki masyarakat terkait Peraturan yang akan dihasilkan.

“Jadi kita bicarakan bersama apa yang harus kita lakukan. Hanya ada dua opsi yaitu melarang atau membatasi peredarannya,” ungkap Politisi PKPI tersebut.

Disampaikannya, sejauh ini Perda Nomor 5 Tahun 2006 sudah ditarik atau diharuskan untuk direvisi. Sementara belum ada paripurna yang memastikan adanya revisi terhadap peraturan tersebut. Sehingga masyarakat masih bebas melakukan transaksi dan pengedaran miras di wilayah Manokwari.

“Ini menjadi catatan penting dari pemerintah daerah seperti perlu adanya Perbup. Tetapi belum ada Perbup yang mengatur tentang itu sehingga kami tetap mendorong usulan Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras ditetapkan menjadi Perda di tahun ini,” lanjut Romer.

Terpisah, Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Manokwari Sri Wijiati mengharapkan maraknya kasus kekerasan dan penjambretan di Manokwari akhir-akhir ini rata-rata diakibatkan oleh pengaruh miras. Bahkan ada yang harus kehilangan nyawa. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa ada upaya yang ekstra serius dari pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran miras.

“Jadi tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kemarin kan sudah ada Perda soal miras ini. Kalau memang sudah harus direvisi maka secepatnya. Supaya bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti  ini,” ujarnya.

Dia juga meminta agar Ranperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran miras yang sudah diusulkan ke DPRD segera dibahas dan ditetapkan. Selanjutnya dirinya berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar apabila Ranperda tersebut sudah ditetapkan, harus pula ada keseriusan dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat.

“Jangan hanya asal ada Perda tapi penerapannya di lapangan tidak ada,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 26 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: