Dua Prinsip Dasar Penetapan DBH Migas

MANOKWARI, PB News – Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas (DBH Migas) merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan dua prinsip dasar yaitu by origin dan based on actual revenue.

Prinsip by origin berarti daerah daerah penghasil migas mendapatkan porsi lebih besar dari non penghasil. Sedangkan prinsip based on actual revenue adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.

“Berbasis pada pemahaman by origin dan based on actual revenue,” ujar Kepala Kantor Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Perwakilan Papua dan Maluku A Rinto Pudyantoro, saat memaparkan materi dalam kegiatan workshop virtual bagi para jurnalis, Senin (27/7/2020).

Ia melanjutkan, berdasarkan dua prinsip tersebut maka muncul kriteria penetapan daerah penghasil migas meliputi; Pertama, daerah penghasil untuk wilayah kerja di daratan (onshore) adalah kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (wellhead) yang menghasilkan minyak bumi dan atau gas bumi yang terjual (lifting) dan menghasilkan penerimaan negara. Dan yang kedua adalah daerah penghasil untuk wilayah kerja di lepas pantai (offshore) adalah provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (wellhead) dan atau anjungan (platform) yang menghasilkan minyak bumi dan atau gas bumi yang terjual (lifting) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ia melanjutkan, DBH Migas yang sedang digodok oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat merupakan turunan dari regulasi sebelumnya yaitu UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Ini mekanisme bagaimana bisnis migas yang dilaksanakan di daerah dapat pula dimanfaatkan oleh daerah dan masyarakat sekitarnya,” ujar Kepala  Rinto Pudyantoro.

Ia melanjutkan, DBH Migas untuk Papua mengacu pada sejumlah regulasi yaitu UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan PMK Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 48 Tahun 2016, dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Rinto berharap, mekanisme ini akan menghadirkan tambahan di APBD untuk memperbesar kapasitas pemerintah daerah menyejahterakan masyarakat di daerahnya

“Kalau di Papua ada tambahan, dan Papua memiliki kalkulasi perhitungan yang berbeda dari daerah lain untuk masalah DBH Migas,” ujar dia.

Perlu diketahui, SKK Migas tidak memiliki kewenangan menentukan besaran DBH Migas yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah. Sebab, kewenangan tersebut berada pada level kementrian.

“SKK Migas hanya punya kewenangan pembagian keuntungan operasional hulu migas antara pemerintah dengan kontraktor. Kalau sudah sampai dengan DBH itu sudah bukan kewenangan SKK Migas,” pungkas Rinto.(PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: