Gabungan Fraksi Berikan Sejumlah Catatan kepada Pemerintah

MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD Papua Barat memasuki tahapan penyampaian pandangan akhir Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat. Penyampaian pandangan akhir tersebut dibacakan oleh Anggota DPR PB Arifin yang diberi mandat sebagai Juru Bicara Gabungan Fraksi-Fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Gabungan Fraksi menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah.

Menurut gabungan fraksi, RAPBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang juga adalah bentuk penjabaran rencana kerja jangka menengah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah dan DPR Papua Barat. Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) guna membantu keputusan dan perencanaan pembangunan serta otorisasi pembangunan di masa yang akan datang.

“Hal itu sesuai dengan keinginan rakyat dimana manfaat dan pengelolaannya harus dirasakan oleh masyarakat semaksimal mungkin,” ujar Arifin.

Arifin menjelaskan, setelah Gabungan Fraksi mencermati seluruh proses RAPBD sejak hearing, pembahasan antara TAPD dan Alat Kelengkapan Dewan, pandangan umum Fraksi dan tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi maka Gabungan Fraksi memberikan beberapa catatan.

Pertama, hendaknya siklus APBD menjadi perhatian lebih serius oleh pemerintah daerah sehingga penetapan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu. Kedua, mengenai pandemi Covid-19 yang masih melanda daerah hingga saat ini, Gabungan Fraksi memberikan apresiasi kepada Gubernur atas upaya penanganan yang sudah dijalankan selama ini. Akan tetapi, pemeritah hendaknya memperhatikan garda terdepan yang berhadapan langsung bencana non alam tersebut.

“Kiranya pemerintah dapat memberi perhatian lebih baik kepada misalnya Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” ungkapnya.

Ketiga, Gabungan Fraksi mengharapkan perbaikan perencanaan pelayanan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat khususnya koordinasi lintas organisasi pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan antar OPD.

Keempat, Gabungan Fraksi DPR PB mendorong agar dilakukan pendataan statistik terhadap jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat sehingga tata kelola dan hak otonomi khusus (Otsus) pada masa yang akan datang menjadi lebih tepat sasaran.

Kelima, Gabungan Fraksi mendukung Surat Keputusan Gubernur Papua Barat tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Keenam, Gabungan Fraksi menyarankan agar pemerintah daerah melakukan antisipasi akan terjadinya restrukturisasi APBD tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 sebagaimana yang sudah dialami pada Refocusing yang terjadi tahun anggaran 2020.

Dia menyampaikan, sebagai bentuk dukungan dan partisipasi terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka Gabungan Fraksi DPR Papua Barat menyatakan menerima RAPBD Tahun 2021 untuk ditetapkan sebagai Perda tentang APBD tahun 2021.

“Gabungan fraksi menyatakan tidak menolak RAPBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai Perda,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 18 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: