Genjot IPM, Pemda Disarankan Perbaiki Kualitas Pendidikan di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus bekerja keras agar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Papua Barat tahun 2020 hanya 65,09. Angka ini menempatkan Papua Barat sebagai provinsi dengan IPM terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Papua (Unipa) Manokwari Rully Wurarah menyarankan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tiga indeks komposit pembentuk IPM harus menjadi fokus pemerintah daerah. Yakni, indeks pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup masyarakat. Perbaikan terhadap kualitas pendidikan di Papua Barat sudah sangat diperlukan, terutama di wilayah pedalaman.
Jika salah satu dari tiga komponen mengalami kemerosotan indeks, maka akan mempengaruhi nilai IPM.
“Kesehatan mulai membaik, pendapatan juga. Tapi pendidikan ini masih masalah, partisipasinya sangat rendah,” jelas dia saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat pekan lalu (23/4/2021).
Menurut dia, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan guru di seluruh sekolah yang ada di 13 kabupaten/kota.
Selama ini, masih banyak sekolah di daerah pedalaman mengalami keterbatasan. Contohnya, kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak digunakan, sekolah kekurangan tenaga guru, sekolah kekurangan kursi dan meja untuk siswa serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat menunjang perbaikan kualitas pendidikan itu sendiri.
“Pendidikan masih pincang. Ada sekolah yang masih mengalami keterbatasan,” tutur Rully.
Selain pemerintah daerah, kata dia, peran aktif orang tua dalam menunjang pendidikan anak menjadi hal terpenting. Dorongan itu dimulai sejak anak masih berada pada tingkat pendidikan dasar, menengah, atas, hingga pendidikan tinggi. Peran serta orang tua sangat membantu pihak sekolah dalam meningkatkan daya intelektual anak.
“Lembaga pendidikan tidak bisa diintervensi orang tua. Lembaga pendidikan harus independen, misalnya siswa tahan kelas atau nilainya jelek ya orang tua tidak bisa campur. Itu kewenangan gurunya,” jelas dia.

Pandemi berpengaruh
Pandemi virus korona yang berkepanjangan memberi dampak buruk terhadap kualitas pendidikan. Karena, aktivitas sekolah tatap muka dihentikan sementara dan diganti dengan sekolah online sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.
Rully Wurarah menilai, penerapan sekolah online menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Papua Barat. Sebab, banyak daerah mengalami kendala terhadap konektivitas jaringan internet. Selain itu, banyak siswa yang tidak memiliki handphone android untuk mengakses pelajaran via aplikasi.
“Di sekolah saja partisipasi siswa masih kurang, apalagi belajar dari rumah. Banyak sekolah di daerah kesulitan,” ucap dia.
Menurut dia, penerapan sekolah online selama masa pandemi perlu dievaluasi agar dapat diketahui partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran ataupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
“Pandemi ini mengancam IPM. Indeks pendidikan pasti turun,” ujar Rully.

Disparitas IPM
Disparitas IPM antar kabupaten/kota di Papua Barat masih sangat tinggi. Dari 13 kabupaten/kota, hanya empat daerah yang IPM-nya di atas IPM provinsi. Empat daerah itu adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong. Sedangkan sembilan kabupaten lainnya, berada di bawah IPM Provinsi Papua Barat.
Kolaborasi dan inovasi program kerja pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi sangat dibutuhkan demi mengurangi kesenjangan IPM tersebut.
“IPM Papua Barat inikan akumulasi dari kabupaten/kota.Jadi harus diperhatikan IPM kabupaten/kota,” kata dia.
“Gep yang besar itu membuat Papua Barat berada di bawah rata-rata nasional,” tutur Rully menambahkan.
Dia juga berharap, anak-anak Papua yang telah dibiayai oleh pemerintah daerah dalam menempuh pendidikan di luar Papua Barat, bisa kembali dan mengabdi untuk daerah demi memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia menuturkan, perbaikan kualitas pembangunan manusia belum terjadi secara merata. Hal ini tercermin dari status dan angka IPM 13 kabupaten/kota selama tahun 2020.
“Kategori IPM tinggi hanya Kota Sorong dan Manokwari. Sisanya itu masuk kategori sedang dan rendah,” ujar Maritje.
Dia menjelaskan, dua daerah yang berstatus IPM tinggi (lebih dari 70 sampai kurang dari 80) adalah Kota Sorong dengan IPM sebesar 78,45 dan Kota Manokwari 72,01.
Kemudian, tujuh daerah berstatus IPM sedang (lebih dari 60 sampai kurang dari 70) meliputi Kabupaten Fakfak sebesar 68,36, Kabupaten Sorong 65,74, Kabupaten Kaimana 65,00, Kabupaten Teluk Bintuni 64,55, Kabupaten Raja Ampat 63,89, Kabupaten Sorong Selatan 62,41, dan Kabupaten Teluk Wondama 60,21.
Sedangkan empat daerah yang berstatus IPM rendah (kurang dari 60) adalah Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 59,84, Kabupaten Maybrat 59,52, Kabupaten Pegunungan Arfak 56,33 dan Kabupaten Tambrauw hanya 53,45.(PB15)

Berita ini telah diterbitkan di Harian Papua Barat News, edisi Senin 26 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: