Gerakan Merah Putih Dukung Otsus Jilid-2

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gerakan Merah Putih Provinsi Papua Barat mendukung penuh keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) jilid-2.

Kehadiran Otsus mendorong percepatan pembangunan Tanah Papua.

Plt. Gerakan Merah Putih Papua Barat, Imanuel Yenu, mengatakan, kehadiran Otsus selama 20 tahun sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bertujuan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

“Otsus telah memberi dampak  yang baik bagi masyarakat kita di Tanah Papua. Kita bisa melihat Papua sebelum ada otonomi khusus, dan Papua sesudah otonomi khusus,” ucap dia melalui keterangan resmi yang diterima awak media di Manokwari, Rabu (2/9/2020).

Setelah ada otonomi khusus, kata Yenu, pembangunan di Tanah Papua begitu pesat baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Dari segi pendidikan, anak-anak asli Papua dapat mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri ataupun di dalam negeri.

“Di Universitas Negeri Papua juga juga banyak melahirkan anak-anak Papua,” kata dia.

Hal yang sama pun terjadi pada sektor kesehatan dengan banyaknya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Dari sisi pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan dari sisi ekonomi itu lahir dengan cepat.  Berbeda dengan sebelum adanya otsus,” tutur dia.

Ia pun mengakui, dalam pengelolaan Otsus selama ini masih terdapat banyak kekurangan yang tentunya dapat diperbaiki untuk masa mendatang. Sehingga, pemanfaatan dana Otsus lebih maksimal demi mensejahterakan masyarakat asli Papua.

“Kami sadari memang dalam pengelolaan Otsus masih ada kekurangan, tetapi mari kita benahi pelan pelan,” ucap dia.

Ia melanjutkan, kehadiran UU Otsus juga mempermudah daerah mengatur kebijakan kepala daerah yang merupakan orang asli Papua, lembaga kultur seperti Majelis Rakyat Papua dan DPR dari mekanisme pengangkatan.

“Ada DPR dari jalur otsus ada juga MRP yang adalah produk Otsus,” terang Yenu.

Menurut dia, penolakan terhadap Otsus merupakan kerugian. Sebab, tidak ada regulasi khusus yang digunakan sebagai landasan untuk mengatur kewenangan daerah.

“Kalau UU Otsus tidak ada itu berarti  kita melaksanakan undang-undang yang berlangsung secara nasional. Itu berarti bahwa siapa saja anak bangsa dari Sumatera, Maluku, atau Kalimantan boleh saja datang kemari menjadi gubernur di tempat ini dan wakil gubernur. Begitu juga DPR pengangkatan Otsus tidak ada lagi, MRP pun tidak ada lagi,” kata Yenus menambahkan.

“Kalau UU Otsus tidak ada itu berarti  kita melaksanakan undang-undang yang berlangsung secara nasional. Itu berarti bahwa siapa saja anak bangsa dari Sumatera, Maluku, atau Kalimantan boleh saja datang kemari menjadi gubernur di tempat ini dan wakil gubernur. Begitu juga DPR pengangkatan Otsus tidak ada lagi, MRP pun tidak ada lagi,” pungkas Yenu. (PB15)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 3 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: