Gubernur Diminta Perjelas Status Calon DOB Manokwari Barat

MANOKWARI, PB News – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan diminta untuk memperjelas status calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat.

Dimana ada empat distrik yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Manokwari diantaranya, Ambarbaken, Kebar, Mubrani dan Senopi yang telah terjadi dua versi pemerintahan sehingga dikhawatirkan akan menjadi ruang konflik berkepanjangan.

“Saya sebagai tokoh pemekaran calon DOB Manokwari Barat meminta kepada Pemerintah Pusat, Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari dan Tambrauw untuk serius menyikapi persoalan ini, karena sikon yang di empat distrik ini sangat memprihatinkan, tidak ada kemajuan pembangunan, dua versi pemerintahan, ingat disana bukan hewan tapi manusia” ucap Marinus Bonepay kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/5)

Marinus mengungkapkan, DOB ini sebelumnya bernama calon Kabupaten Tambrauw Timur. Namun pada tahun 2012 melalui kajian akademis oleh Universitas Papua (Unipa) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manokwari dimana yang menjabat Bupati saat itu, Bastian Salabai disepakati menjadi Calon DOB Manokwari Barat.

Dimana Pemda Manokwari bersama masyarakat calon DOB Manokwari Barat dari 5 Distrik, yaitu Amberbaken, Kebar, Mubrani, Senopi dan Sidey, mendorong pemekaran ini kepada pemerintah pusat melalui DPR RI Periode 2009-2014 dan Kemendagri.

“Draf rancangan UU calon DOB Kabupaten Manowari Barat sudah ada, kemudian dibahas dalam sidang Paripurna Komisi II DPR RI pada tanggal 29 September 2014. Tapi saat itu terjadi penudaan hingga sampai pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo hari ini, untuk dilanjutkan menjadi DOB Kabupaten Manokwari Barat. Tapi lagi-lagi bertabrakan adanya moratorium oleh Presiden Jokowi hingga hari ini,” tukasnya

Menurut Marinus, jika hal tersebut tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak pada persoalan tapal batas Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya nantinya. Karena menurut keputusan MK dan diperkuat dengan UU Nomor 14 pengganti UU Nomor 56 Tahun 2018 tentang pemekaran Kabupaten Tambrauw maka luasnya sampai di kampung Wariki Distrik Sidey.

Ia menyebutkan, jika kondisi ini terus dibiarkan begitu saja, akan diambil habis oleh wilayah Papua Barat Daya yang Ibukotanya di Sorong.

“Maka kami minta pemerintah memperhatikan DOB Kabupaten Manokwari Barat sehingga nantinya juga dapat memperjelas tapal batas Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: