Gubernur Minta Kewenangan Daerah Terkait Rekrutmen CPNS

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan kembali meminta pemberian kewenangan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Barat diberikan kepada kepala daerah. Menurutnya kepala daerah adalah pejabat pembina kepegawaian yang mengetahui kondisi dan kebutuhan di daerah.

“Kami meminta agar kewenangan perekrutan CPNS kalau bisa diberikan sepenuhnya ke kepala daerah,” ujar Dominggus dalam sambutannya mengawali rapat sinergi penyelenggaraan manajemen ASN berbasis digital di era adaptasi kebiasaan baru yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional bersama Pemprov Papua Barat di Manokwari, Selasa (16/2/2021).

Gubernur mengaku selama ini terjadi banyak persoalan lantaran kuota yang ditentukan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Juga tuntutan persyaratan yang diajukan oleh pemerintah pusat tidak dapat dipenuhi saat diterapkan di daerah. Kondisi ini menyebabkan banyak formasi yang akhirnya tidak terpenuhi padahal pelamar banyak.

“Kendala permintaan dan kondisi di daerah berbeda sangat jauh sehingga harus ada kebijakan khusus dalam perekrutan pegawai,” terangnya.

Penerimaan pegawai, sambung dia, belum dapat dilakukan secara terbuka untuk seluruh formasi yang diminta. Dia mencontohkan, formasi khusus seperti dokter dan pilot yang memang belum banyak di Papua Barat. Kelangkaan ini ditoleransi dengan merekrut tenaga kerja di luar putra/putri asli Papua untuk memenuhi kuota 80%:20%. Menurutnya, persoalan-persoalan ini bisa tertangani apabila kewenangan penuh diberikan kepada kepala daerah.

“Jurusan khusus seperti dokter dan pilot memang belum banyak anak asli Papua,” ujarnya.

Dia menerangkan, dengan adanya pemberian kewenangan perekrutan CPNS kepada kepala daerah, maka keseimbangan tenaga kerja yang direkrut akan terjaga. Dimana prioritas pertama harus diberikan kepada orang asli Papua. Bagian kedua diberikan kepada orang asli Papua yang berasal dari luar daerah dan prioritas ketiga diperuntukan bagi pencari kerja non Papua yang telah berdiam dan bekerja lama di Papua Barat.

“Kita tidak boleh melupakan jasa baik anak dan cucu guru penginjil dan tokoh pendidikan yang hidup dengan kita di daerah. Pengangkatan CPNS ini adalah bentuk penghargaan jatidiri bagi mereka. Karena itu kewenangan itu seharusnya diberikan ke kepala daerah,” paparnya. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 17 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: