IMT Manokwari Tolak Pendirian Kodim di Tambrauw
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sejumlah mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Tambrauw (IMT) di Manokwari, menyatakan penolakan terkait rencana pendirian Komando Militer (Kodim) di wilayah Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw. Kehadiran aparat TNI di wilayah Tambrauw dinilai menimbulkan traumatis di tengah masyarakat.
Koordinator Aksi, Yordan Sedik mengungkapkan, penolakan rencana pendirian Kodim lantaran wilayah Tambrauw tidak masuk kategori zona merah atau konflik yang membutuhkan kehadiran aparat TNI. Selain itu, masyarakat di wilayah Tambrauw masih trauma dengan kehadiran TNI. Sehingga, ia berharap Pemda Tambrauw tidak tergesa-gesa mendorong pendirian Kodim secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang ada di Tambrauw.
“Kami tidak butuh pembangunan Kodim, masyarakat lebih butuh rumah sakit dan sekolah,” ujarnya saat ditemui Papua Barat News, Selasa pekan lalu.
Senada dengan itu, Septinus Asiti selaku perwakilan mahasiswa Suku Ireres, mengatakan, rencana pendirian Kodim di wilayah Tambrauw justru bertolak belakang dengan keinginan mahasiswa dan kebutuhan masyarakat di Tambrauw. Sampai saat ini infrastruktur jalan di wilayah Tambrauw dalam kondisi memprihatinkan, kondisi mahasiswa dan rumah studi tidak menunjang aktivitas belajar mahasiswa. Pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan pembenahan hal-hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Pemimpin daerah di Tambrauw jangan mengijinkan pembangunan Kodim di Tambrauw, karena selama ini mahasiswa Tambrauw di Manokwari tidak mendapat perhatian dari pemda,” bebernya.
Perwakilan Mahasiswa Perempuan Tambrauw, Lusiana Syufi, menungkapkan, pembangunan Kodim di Tambrauw tidak menguntungkan bagi masyarakat. Ia lalu mengajak pemerintah daerah menggelar dialog dengan masyarakat terkait rencana pendirian Kodim.
“Apakah rencana pendirian Kodim di Tambrauw memang menjawab kebutuhan masyarakat terkait pengamanan kewilayahan atau malah menciptakan kecemasan bagi masyarakat,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XVIII/Kasuari, Brigadir Jenderal TNI Ferry Zein, menyatakan, penolakan yang disuarakan oleh warga di Tambrauw hanya dilakukan oleh warga satu suku saja bukan oleh seluruh warga di Tambrauw. Karena itu, Kasdam membantah tudingan hadirnya aparat TNI membuat masyarakat cemas dan khawatir.
“Kodim adalah satuan teritorial yang fungsinya membantu pemda sesuai UU TNI, salah satu dari 14 tugas TNI untuk membantu pemda itu yang melakukan adalah Kodim,” urainya.
Rencana peresmian Kodim di Tambrauw sudah dikeluarkan oleh Markas Besar TNI AD di Jakarta. Saat ini jajarannya terus melakukan pembenahan dan penyiapan personil dan anggota, sementara bangunan untuk operasional Kodim sudah disediakan oleh pemda. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat rencana peresmian bisa segera dilakukan.
“Nanti di Makodim ada 50 orang, jika nanti ada Koramil, paling ada 15 orang, tidak sampai 100 orang nanti. Kami dapat pastikan hadirnya Kodim untuk membantu pemda memberikan layanan keamanan bagi masyarakat,” pungkasnya. (PB22)