Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Papua Barat Rendah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Papua Barat masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan OJK tahun 2019 dan survei ini dilakukan tiga tahun sekali.

Kepala OJK Papua & Papua Barat Adolf F Simanjuntak mengatakan, indeks literasi keuangan berada pada skor 28,87% lebih rendah dari rata-rata nasional yakni 38,03%. Sama halnya indeks inklusi keuangan juga berada di level 54,94% di bawah rata-rata nasional yang mencapai 76,19%.

“Indeks keduanya masih rendah. Itu hasil survei OJK yang dilakukan sekali dalam tiga tahun,” kata Adolf yang dikonfirmasi Papua Barat News dari Manokwari melalui WhatApss, Kamis (29/4/2021).

Rendahnya kedua indeks itu, sambung dia, menjadi faktor utama masih banyaknya masyarakat di Papua Barat yang terjebak dengan modus investasi dan financial technology (fintech) ilegal atau bodong. Lantaran, masyarakat belum memahami secara penuh karakteristik produk investasi yang benar.

“Sehingga mudah tergiur dengan penawaran-penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, tanpa mengetahui secara detail risiko yang mungkin akan dihadapi,” jelas Adolf.

Dia menjelaskan, dalam berbagai kesempatan OJK selalu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi bodong.

Oleh karena itu, masyarakat harus memahami prinsip 2L (Legal dan Logis). Pertama, cek legalitas entitas yang melakukan penawaran investasi. Harus terdaftar pada OJK atau Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan atau BKPM. Kedua, selalu menggunakan prinsip logis jika ada penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil menggiurkan dan tidak masuk akal.

“Hindari dan laporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi melalui call center 157 atau 021-157,” jelas Adolf.

Dia mengakui bahwa penawaran investasi bodong sudah terjadi sejak lama. Banyak pelaku sudah ditangkap dan dipidana, namun mereka terus bermunculan dengan berbagai modus.

“Bermunculan dengan skema yang baru, seakan-akan tawaran investasi tersebut aman dan selalu menghasilkan keuntungan,” ujar Adolf.

Selain investasi bodong yang terus bermunculan, kata dia, fintech ilegal juga bertebaran di berbagai platform digital. Meskipun banyak entitas sudah diblokir oleh Kementrian Informatika, namun pelaku kembali dengan menggunakan aplikasi yang baru dalam waktu singkat.

“Sehingga edukasi dan literasi kepada masyarakat lebih diperlukan dalam pencegahan maraknya penawaran fintech ilegal,” tutur dia.

Adolf menuturkan, Satgas Waspada Investasi Papua pernah menutup satu investasi bodong yang berkedok penanaman modal sapi perah, pada tahun 2020 lalu. Investasi ini terletak di Desa Yammua Arso VI, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

“Kalau tahun 2017 pernah tangani kasus dugaan investasi bodong UN Swissindo,” pungkas Adolf. (PB15)

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 30 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: