Kadin Papua Barat Tak Sepakat Lokasi Munas di Kendari

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Lokasi pelaksanaan musyawarah nasional ke VIII Kamar Dagang & Industri (Kadin) Indonesia yang dipindahkan dari Bali ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menuai kritikan.

Sebab, keputusan pemindahan lokasi munas yang diambil oleh Kadin Pusat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ketua Umum Kadin Papua Barat Imanuel Yenu mengatakan, ada beberapa poin yang melatarbelakangi penolakan lokasi munas di Kota Kendari. Meliputi, penetapan Kota Kendari sebagai lokasi munas tidak melewati tahapan survei dan kajian. Kemudian, Kota Kendari masih mengalami keterbatasan dari sisi transportasi dan akomodasi perhotelan.

Selain itu, pertimbangan kesehatan karena Indonesia masih berperang dengan virus korona.

“Jumlah hotel sedikit, berpengaruh terhadap daya tampung peserta. Sementara peserta yang hadiri munas ini dari seluruh Indonesia, jumlahnya bisa ribuan,” kata Yenu dalam konferensi pers di Manokwari, Rabu 9 Juni 2021.

Dia melanjutkan, Kadin Indonesia telah memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penentuan lokasi munas yang tidak sesuai kriteria akan mempengaruhi reputasi dan prestasi Kadin Indonesia selama ini. “Akibat tempat pelaksanaan munas yang tidak layak,” tegas dia.

Yenu melanjutkan, Kadin Indonesia juga merupakan wadah besar yang menaungi sejumlah dunia usaha dan industri. Sehingga, program kerja Kadin sangat dinantikan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi bangsa pada masa pandemi.

Oleh sebab itu, pelaksanaan munas akan berwibawa apabila diselenggarakan di wilayah yang lebih siap seperti Bali, Yogjakarta, Surabaya, dan Riau.

“Dari sejumlah kota itu, hasil rapat memutuskan di Bali. Tapi menjelang pelaksanaan, ditunda dan dipindahkan ke Kendari,” ucap dia.

Ke depannya, Kadin Papua Barat berharap agar Kadin Indonesia segera melaksanakan rapat paripurna untuk mengevaluasi tempat pelaksanaan Munas Kadin-VIII di Kota Kendari sesuai mekanisme organisasi.

“Semua usul saran dari Kadin Papua Barat ini semata-mata karena rasa memiliki dan kecintaan terhadap Kadin Indonesia,” tutur Yenu.

Dia menjelaskan, Kadin Papua Barat juga telah melayangkan surat ke Pangdam XIV/Hasanuddin untuk meminta pandangan atas pemindahan lokasi munas dari Bali ke Kota Kendari.

Dan, jawaban dari Pangdam menerangkan bahwa transportasi darat, laut dan udara di Kota Kendari masih sangat terbatas. Selain itu, daya tampung peserta tidak memungkinkan lantaran jumlah penginapan dan hotel masih sedikit.

“Dari segi keamanan tidak menjadi kendala. Tapi akomodasi terbatas, jumlah peserta dan personil pengamanan itu bisa mencapai ribuan,” ujar dia.

Perlu diketahui, semestinya jadwal Munas Kadin Indonesia ke VIII digelar pada 2-4 Juni 2021 di Bali. Namun, jadwalnya dimundur ke 30 Juni dengan lokasi pelaksanaan dipindahkan ke Kota Kendari.

Dukung Anindya Bakrie 

Salah satu agenda dalam munas tersebut adalah pemilihan Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Imanuel Yenu menjelaskan, pihaknya tetap berpegang pada prinsip dan mekanisme AD/ART organisasi dalam menentukan sosok yang akan didorong menjadi Ketua Umum Kadin lima tahun mendatang. Seperti, telah menjadi pengurus Kadin Indonesia selama empat tahun berturut-turut.

Sehingga, melalui rapat pleno beberapa waktu lalu, Kadin Papua Barat membulatkan suara untuk mendukung Anindya Novyan Bakrie. “Dukungan itu lewat pleno kemarin ya,” pungkas dia. (PB15)

 

**Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 10 Juni 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: