Kapolda Diminta Tindak Penambang Emas Ilegal di Pegaf

MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Masih beroperasinya ratusan penambang emas ilegal di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak,  mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya  Mineral,  Johan Abraham Tulus meminta Kapolda Papua Barat segera mengambil langkah tegas, untuk menindak ratusan penambang emas ilegal yang masih beroperasi di daerah itu.

“Namanya penambangan ilegal maka penindakannya juga harus tindakan hukum. Karena itu kami berharap Kapolda segera memerintahkan jajaran di bawahnya yang terdekat di Pegaf untuk mengambil tindakan tegas,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari,  Kamis (4/6/2020).

Johan menyebutkan aktivitas penambangan emas ilegal  di Pegaf tidak dapat dihentikan karena mendapat dukungan dari pemilik hak ulayat.  Situasi ini yang menyebabkan aktivitas penambangan emas ilegal  terus dilakukan meskipun tidak mengantongi ijin resmi. Karena itu pihaknya menegaskan bertambahnya lokasi  penambangan ilegal sulit untuk dipantau oleh pemerintah.

“Ya, karena pertambangan ilegal maka kita kesulitan mengawasi. Apalagi sampai dilindungi oleh masyarakat setempat maka sulit untuk dihentikan,” tukasnya.

Johan meminta pihak kepolisian setempat dapat mengambil tindakan hukum bila terbukti ada aktivitas penambangan ilegal yang masih dilakukan. Dia mengaku pihaknya akan membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum jika terbukti masih ada aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah itu.

“Seperti biasanya kita akan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh warga dari luar Pegaf,” kata Johan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Pegunungan Arfak (Pegaf), Goliat Menggesuk meminta peran aktif pemerintah daerah mengawasi aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan warga bersama penambang ilegal yang berasal dari luar Pegaf. Menurutnya bila aktivitas gelap penambangan mas ilegal terus dilakukan maka potensi penularan Covid-19 di wilayah Pegaf terancam.

“Kita tidak mau karena ada para penambang ilegal, akhirnya banyak orang Papua di wilayah pedalaman terpapar  Covid-19. Apalagi Seperti di Pegaf, karena itu bupati harus tegas” jelasnya.

Goliat menegaskan sudah saatnya aparat penegak hukum harus segera mengambil tegas bagi warga luar Pegaf yang terbukti melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di Distrik Minyambouw. Dia juga meminta warga pemilik hak ulayat dapat menghentikan sementara aktivitas penambangan ilegal itu. Ini perlu untuk memaksimalkan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Saya minta Polisi segera mengambil tindakan tegas bagi warga dan penambang ilegal yang berasal dari luar  Pegaf,” paparnya.

Terpisah,  Gubernur Papua Barat,  Dominggus Mandacan mengungkapkan aktivitas penambangan Ilegal memang masih terus dilakukan oleh warga secara diam-diam di Pegaf. Ditambahkan gubernur, masih beropeasinya aktivitas penambangan ilegal di Pegaf lantaran adanya dukungan kepala suku dan pemilik hak ulayat.

“Ia memang kita sudah himbau agar dihentikan tetapi mereka ini (penambang)  diam-diam masuk melalui kepala Desa dan pemilik hak ulayat, ungkapnya di Manokwari, Rabu (3/6/2020).

Dominggus mendukung upaya  penghentian aktivitas penambangan emas ilegal di Distrik Minyambouw oleh pihak kepolisian. Disebutkannya, Polisi dapat mengambil tindakan hukum jika terbukti Benar masih terdapat aktivitas  penambangan emas ilegal. Selain tidak resmi karena tidak mengantongi ijin, penambangan ilegal juga berpotensi menyebabkan penularan Covid-19 di wilayah Pegaf.

“Kapolda bisa mengambil tindakan tegas melalui jajaran di bawahnya,” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: