Kebijakan Pembatasan Sosial Belum Efektif

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial (social distancing) dalam penanganan pandemi virus corona, mendapatkan kritikan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Mereka menilai langkah tersebut tidak dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kebijakan ‘social distancing’ belum disertai dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah serta sektor-sektor lain,” tegas Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk, Minggu (22/3/2020).

Menurutnya, belum berjalannya kebijakan tersebut dapat dilihat pada masih adanya sejumlah acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Termasuk kerumunan warga di pusat perbelanjaan, tempat-tempat ibadah, tempat hiburan atau rekreasi dan beberapa tempat publik lain.

Musa mensinyalir hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk itu, kata Musa, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi langsung ke pusat-pusat keramaian dan tempat-tempat yang memungkinkan berkumpulnya orang dalam jumlah banyak seperti pasar, tempat rekreasi dan hiburan, warung makan dan lainnya.

“Imbauan sudah dikeluarkan pemerintah terkait social distancing harus diikuti dengan gerakan nyata di lapangan. Jangan memberikan imbauan tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Ini bukan hanya tentang kesadaran masyarakat, tetapi ketegasan pemerintah juga menjadi kunci imbauan ini berjalan atau tidak,” tegasnya.

Senada dengan Musa, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Agus Sumule mengatakan,kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan fisik sudah harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Papua Barat.

“Hal ini sebagai solusi memutus mata rantai penyebaran virus korona di Papua Barat,” ujarnya.

Agus berpendapat, imbauan pelaksanaan isolasi sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh. Karena potensi penyebaran Covid-19 melalui kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dalam satu tempat sangat tinggi. Dia berharap imbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar dilakukan secara konsekuen.

“Aktivitas perjalanan dinas ke luar daerah oleh pejabat harus dihentikan sementara,” paparnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat, dr Arnold Tiniap mengatakan, hal terpenting melawan virus korona adalah perlu ada kesadaran warga mengisolasi diri dan menjaga jarak.

“Hal ini penting saya sampaikan, jika masyarakat tidak menjaga diri, yaitu tidak mau mengisolasikan diri, kemudian tidak berusaha menjaga jarak, itu nanti kita akan kewalahan mengatasinya, apalagi  sarana dan personal belum siap, peralatan juga masih kurang,’’ kata Arnold Tiniap di Manokwari, Minggu (22/3/2020).

Arnold menerangkan, ada isolasi yang namanya isolasi mandiri,  selain isolasi yang kita lakukan di rumah sakit bagi orang-orang yang punya gejala karena mungkin ia baru datang dari Jakarta terus ada gejala yang cenderung meningkat.

‘’Misalkan ada gejala disaluran pernapasan, panas tinggi, sesak nafas, karena dia baru datang dari daerah yang kena kasus maka itu diisolasi di rumah sakit,’’ ujarnya.

‘’Masyarakat  yang baru pulang dari satu daera,  juga kurangi kontak dengan orang lain selama 14 hari, selama 14 hari kita dapat memutuskan mata rantai penularan,’’ tambah dia.

Arnold mengingatkan, jika hanya pemerintah yang berpikir, sementara masyarakat tidak mengisolasikan diri secara mandiri dan tidak  menjaga jarak itu percuma.

Pencegahan dini

Selain melaksanakan kebijakan pembatasan sosial, menurut Musa, pemerintah juga perlu melakukan pencegahan dini dengan menyemprotkan cairan disinfektan pada titik-titik keramaian tersebut.

“Aksi nyata pemerintah melalui dinas terkait harus berjalan. Caranya dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke lokasi pasar,” kata dia.

Kemudian, pemerintah juga perlu melengkapi seluruh peralatan medis yang akan dikenakan oleh petugas dalam penanganan pasien yang diduga ataupun yang sudah positif terjangkit Covid-19. Sebab, peralatan di dua rumah sakit rujukan yakni RSUD Manokwari dan RSUD Sorong masih mengalami keterbatasan peralatan sesuai standar penanganan Covid-19.

“Pemerintah juga harus memperhatikan ini. Tenaga kesehatan yang bekerja ekstra di fasilitas kesehatan yang ada perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dukungan perlengkapan dan insentif yang cukup jaga menjadi catatan penting bagi pemerintah,”kata dia.

Menurut dia, pihak Ombudsman sendiri sebenarnya sudah mengagendakan untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan terkait kasus pandemik virus korona ini. Akan tetapi agenda tersebut ditunda pelaksanaannya karena keluarnya surat edaran dari pemerintah untuk mengisolasi diri dan membatasi aktivitas di luar rumah. Dirinya juga sepakat dengan kebijakan pemerintah daerah melakukan penutupan ruangan VIP Bandara Rendani Manokwari. “Untuk sementara kami hanya bekerja secara online,” tutur dia.

Masyarakat belum paham

Dikonfirmasi terpisah, sekelompok mama-mama Papua yang keseharian berjualan pinang di Pasar Sanggeng mengaku belum memahami imbauan dari pemerintah terkait social distance.

“Kami ini datang dari SP jadi tidak tahu tentang larangan itu. Biasanya kalau ada informasi dari pemerintah terkait kegiatan kami di pasar, selalu ada pengumuman. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi kami tetap berjualan seperti biasa meskipun pembelinya sepi,” tutur dia yang enggan disebutkan namanya.

Hal senada dilontarkan oleh Rosid, salah satu pedagang di Pasar Wosi. Ia menuturkan, pemerintah daerah semestinya menurunkan tenaga teknis untuk memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh pedagang di pasar. Sehingga, para pedagang dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga jarak sosial dengan menerapkan sejumlah metode saat berdagang.

“Kami tidak bisa berdiam di rumah, mau makan apa ? Kalau bisa pemerintah turun ke pasar, jangan hanya sekali. Sosialisasi terus, supaya kami pedagang tahu cara menjaga kesehatan saat berdagang,” kata dia.

Rosid juga berharap agar pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat segera menyemprotkan cairan disinfektan di pasar tradisional. Lantaran, kondisi pasar sangat rentan dengan penyebaran virus tersebut apabilan tidak dilakukan pencegahan dini.

Sebelumnya, aparat gabungan dari Polres Manokwari dan Kodim Manokwari telah menggelar sosialisasi pencegahan Covid-19 di sejumlah titik seperti depan RSUD Manokwari, pelabuhan Manokwari, pasar Borobudur dan Pasar Sanggeng. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: