Kejati Siap Bantu BPPP Wilayah II Papua

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat berkomitmen untuk siap memberikan bantuan hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan persoalan hukum, kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BPPP) Wilayah II Papua sebagai wujud kerjasama dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Kami berupaya meningkatkan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga negara, sehingga segala rencana yang sudah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran atau manfaat,” ujar Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, saat kegiatan penandatanganan MoU dengan BPPP Wilayah II Papua di Manokwari, Rabu (5/8/2020).

Sinergi yang dibangun di bidang perdata dan tata usaha negara, kata dia, akan mempermudah program kerja lembaga tersebut di masa mendatang. Sehingga, program pembangunan Papua Barat dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

“Kontribusi Kejaksaan terhadap BPP diantaranya di bidang pertimbangan hukum seperti legal asistensi atau pendampingan, legal opini apabila ada ketidaksepahaman dalam perjanjian kerjasama dengan instansi atau perusahaan pemenang proses pelelangan, dan legal audit terhadap perusahaan tersebut,” jelas Yusuf.

Selain pertimbangan hukum, pihak kejaksaan juga memberikan bantuan hukum apabila ada persoalan yang berkaitan dengan hukum baik perdata maupun tata usaha.

“Kami akan menyediakan jaksa pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada BPPP apabila terjadi sengketa dengan pihak-pihak tertentu dalam pembangunan,” kata Yusuf.

Bantuan lain yang bisa diberikan oleh Kejati Papua Barat adalah, tindakan hukum lain seperti memediasi, memfasilitasi dan menegosiasi setiap persoalan atau kendala yang timbul pada tahapan awal maupun proses pembangunan yang dilaksanakan oleh BPPP.

“Kami juga akan membantu sebagai mediator, fasilitator dan negosiator dalam upaya menyelesaikan persoalan atau kendala-kendala yang timbul seperti kendala teritorial, regulasi, kamtibmas melalui pendekatan yang preventif, edukatif dan persuasif,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPPP Wilayah Papua II, Yance Pabisa, menerangkan, sebelum memulai seluruh proses kegiatan di wilayah Papua Barat, terlebih dahulu meminta pendampingan dari Kejati Papua Barat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan dukungan dari Kejati Papua Barat agar dapat memberikan pendidikan dan pelatihan terkait regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pembangunan perumahan, terhadap sumber daya yang mereka miliki. Sehingga, terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau terjebak dalam persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami sangat mengharapkan pendampingan dari kejaksaan dalam hal ini,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: