Ketua DPR Papua Barat Sayangkan Pembahasan APBD 2021 Molor

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor, menyayangkan hingga kini pemerintah provinsi setempat belum menyerahkan dokumen kebijakan umum prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) RAPBD tahun 2021. Kemoloran ini akan berimbas juga pada durasi pembahasan RAPBD tersebut, sebelum disepakati dan ditetapkan menjadi APBD Induk Papua Barat 2021.

“Belum ada informasi sampai sekarang ini. Coba eksekutif tolong percepat, kapan mau penyerahan,” ujar Orgenes saat dikonfirmasi Papua Barat News melalui sambungan telephone, Sabtu (16/1/2021).

Secara kelembagaan, kata dia, DPR telah melayangkan surat sebanyak dua kali untuk meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menyerahkan draft RAPBD itu untuk dibahas. Surat pertama dikeluarkan pada Oktober 2020 dan surat yang kedua pada November 2020, namun dokumen tersebut tak kunjung diserahkan.

“Sesuai jadwal DPR itu tanggal 5 Desember itu harusnya sudah ada pembahasan,” tegas dia.

Dari hasil hearing beberapa kali bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi, sambung dia, pihak eksekutif beralasan bahwa perubahan sistem pengimputan anggaran belum dipahami oleh sumber daya manusia yang ada. Selain itu, pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir menjadi penyebab kemoloran penyerahan draf RAPBD.

“Mereka alasan sistem berubah dari SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) ke SIPDA (Sistem Informasi Pemerintah Daerah),” terang Orgenes.

“Sampai Hari Selasa pekan lalu itu eksekutif belum bisa infokan soal kapan waktu penyerahan ke DPR,” kata dia menambahkan.

Ia menerangkan, di tengah masa pandemi semestinya pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2021 berjalan sesuai jadwal. Sebab, APBD menjadi instrumen penting untuk menangani masalah kesehatan, pembiayaan jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi.

“Kita maunya itu jadwal pembahasan itu bisa maksimal, karena penyusunan anggaran yang baik itu lebih banyak menyasar ke masyarakat,” kata dia.

“Kalau waktu yang diberikan ke DPR itu tidak cukup, bagaimana DPR mau tinjau buku besar itu semuannya,? tanya dia lagi.

Dilansir dari laman Kementrian Dalam Negeri,  Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menegaskan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan RKPD, KUA-PPAS. Rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan dalam bentuk hardcopy dan dalam bentuk softcopy.

Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama enam bulan. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 18 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: