Koordinasi Perbedaan Data Jumlah Penduduk di Manokwari Dewan Pastikan Keputusan Final Akhir Maret

MANOKWARI, PB News – Upaya Pemerintah Daerah Manokwari melakukan sinkronisasi data base jumlah penduduk di daerah setempat, dapat diestimasikan akhir Maret  akan difinalkan. Pasalnya, perbedaan data jumlah penduduk antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manokwari dapat berpengaruh terhadap aliran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah beserta jumlah kursi pemilihan legislatif.

Pekan lalu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari, Disdukcapil Manokwari dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manokwari telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) di Jakarta.

Dari hasil koordinasi tersebut, akhir pekan ini sudah ada informasi tentang update jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari. Sementara, informasi jumlah kursi pada pemilihan legislatif diperkirakan Juli 2018.
“Tunggu sampai tanggal 31 maret akan ada informasi dari Ditjen Kependudukan, KPU RI dan DPR RI komisi II. Kalau soal jumlah kursi DPRD Manokwari paling tidak bulan Juli sudah ada informasi,” ujar anggota DPRD Manokwari, Romer Tapilatu, saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media, Senin (12/3/2018).

Dia mengharapkan, capaian keputusan dari pertemuan dengan Ditjen Kependudukan itu bisa memberikan keakuratan informasi jumlah pendudukan. Perlu diketahui bahwa, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Manokwari 299.536 jiwa, sedangkan data dari BPS Manokwari 164.586 jiwa. Perbedaan data tersebut menyebabkan acuan jumlah penduduk yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI adalah 185.615 jiwa.

“Jumlah penduduk seharusnya sudah mencapai 200.000 lebih, sehingga DPRD memiliki 30 kursi. Sesuai ketetapan KPU jumlah penduduk kita (Manokwari) hanya 185.000. Jadi dalam PKPU (Peraturan KPU), Manokwari hanya mendapatkan jatah 25 kursi,” jelasnya.
Selain berdampak pada transferan DAU dari pusat ke daerah dan jumlah kursi di DPRD, lanjut dia, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pun tidak optimal. Akibatnya, ada sejumlah persoalan yang tidak dapat terselesaikan karena keterbatasan anggaran.

“Harusnya dalam APBD menganggarkan untuk 200.000 jiwa lebih, dan jika jumlah penduduk itu berpatokan hanya 185.000 jiwa maka anggaran tidak dapat melayani sisa dari jumlah itu,” katanya.
Dirinya mencontohkan, permasalahan sampah di Kota Manokwari dikarenakan jumlah penduduk meningkat, sehingga aktivitas rumah tangga pun meningkat. Sementara anggaran tidak mengalami peningkatan, yang menjadi kendala dalam penanganan.

Telah diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Manokwari, Dedy Subrata, mengatakan, selisih jumlah penduduk tersebut diketahui ketika menggelar dialog presentasi dari ketiga pihak terkait.

Jika penggunaan data tetap berpatokan pada versi KPU, maka terjadi kehilangan suara dari ribuan masyarakat. Apabila hal ini terus berjalan, dapat berpotensi mark up.
Dengan adanya upaya koordinasi itu, diharapkan ditemukan solusi yang seimbang.

“Jumlah kursi di DPRD Manokwari harusnya 30 kursi sementara dalam PKPU yang ditetapkan kursi hanya 25 kursi. Karena data kependudukan yang diambil KPU RI merujuk pada kementerian yang jumlahnya di bawah 200.000 jiwa (data KPU),” tutur Dedy, Rabu (21/2/2018).

Semestinya, pemerintah pusat mengacu pada  data jumlah penduduk yang telah dipaparkan oleh Disdukcapil, karena lebih akurat. Dirinya menilai kondisi itu terjadi karena pemerintah daerah tidak melakukan monitoring secara intens terhadap perkembangan jumlah penduduk di wilayah setempat dan kurangnya koordinasi dari pihak KPU Manokwari.

“Yang saya sayangkan selama ini kenapa pemerintah daerah tidak meng-update data, terus KPU kenapa setelah tetapkan baru kita tahu,” ucapnya. (PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: