KPL Dorong Strategi Pemasaran Noken

SORONG, PB News – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dalam melestarikan budaya penggunaan noken, maka seluruh aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan menggunakan noken tersebut. Selain itu, diperlukan adanya solusi terhadap strategi pemasaran noken, guna meningkatkan perekonomian bagi para pengrajin noken di Tanah Papua.

Melalui seminar yang bertajuk “Pemasaran Noken Menjadi Tanggung Jawab Bersama”, yang digelar oleh Komunitas Peduli Lingkungan (KPL) di Kabupaten Sorong, pada Kamis (15/3), para pengrajin noken di Kompleks Kokoda Kota Sorong, berharap agar sejumlah hasil kerajinan tangan seperti, noken, anyaman tudung saji, topi dan lainnya yang berbahan baku daun maupun kulit kayu, bisa memiliki pangsa pasar tersendiri. Karena, saat ini pemasaran noken masih menjadi kendala.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, Syafrudin Sabonama, mengungkapkan, permintaan para pengrajin noken akan diupayakan semaksimal mungkin. Strategi pemasaran pun dimulai pada level birokrasi provinsi hingga kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat bahkan menyasara pihak swasta.

“Diupayakan agar kepala daerah segera mewajibkan seluruh ASN di Papua Barat untuk menggunakan noken,” papar dia.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua Barat, Basar Manullang, menuturkan, upaya mendorong perekonomian masyarakat lokal yang dominan menjadi pengrajin noken perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, langkah strategis pemasaran dimulai dari diwajibkannya ASN menggunakan noken.

Ketua Komunitas Peduli Lingkungan, Eko Rianto, menuturkan, alasan pihaknya melakukan seminar dikarenakan, masyarakat di Kompleks Kokoda Kota Sorong itu masih mengalami kesulitan dalam hal pemasaran hasil kerajinan tangan dan berpengaruh pada perekonomian masyarakat yang terkesan stagnan.

Dengan adanya seminar, dirinya berharap, pemerintah daerah dapat membantu menyediakan akses pemasaran noken di daerah maupun di luar daerah.

“Mendorong adanya perhatian dari pemerintah daerah, agar ada perhatian penuh kepada para pengrajin yang kesulitan memasarkan produk kerajinannya. (PB7)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: