KPU Dorong Harmonisasi Data Coklit di 9 Daerah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – KPU Papua Barat terus mendorong harmonisasi pencocokan dan penelitian (coklit) satu data faktual dan administrasi kependudukan yang dihimpun dari daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya mengatakan, seluruh data pemilih di 9 daerah yang menggelar pilkada telah rampung. Karena itu, pihaknya mendorong dilakukan harmonisasi satu data sehingga tidak terjadi satu orang dengan dua tempat pencoblosan.

“Kami apresiasi proses coklit yang telah selesai hampir 100% di beberapa daerah penyelenggara pilkada serentak di Papua Barat,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Rabu (26/8/2020).

Paskalis menyebutkan, pihaknya terus memproses coklit data. Karena kualitas data akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Data peserta pemilu, menurutnya, harus tepat sehingga upaya harmonisasi data terus menerus dilakukan.

Dia menyebutkan,  pihaknya tengah melakukan pendampingan pada Kabupaten Pegunungan (Pegaf) terkait harmonisasi data. Data faktual yang terkumpul dari petugas pantuhir.

“Data peserta pemilu melalui coklit diperiksa kembali agar sesuai antara data faktual dan administrasi kependudukan yang dihimpun dari rumah ke rumah di Pegaf,” terangnya.

Lebih lanjut, Paskalis mengingatkan pelaksanaan coklit harus tetap dilakukan sesuai standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun penerapan protokol kesehatan itu berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada dalam kondisi pandemik.

“Sekali lagi semua ini dilakukan sesuai aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menggenakan face shield,” jelasnya.

Dia menambahkan keterbukaan terkait data peserta pemilu merupakan acuan kepercayaan publik kepada penyelengaraan pemilu. Karena itu dia berjanji tidak akan menutup data peserta pemilih yang telah sesuai pasca dilakukan pencoklikan. Dia lalu meminta agar data peserta dibuka ke publik. Hal ini sebagai langkah transparansi data peserta pilkada serentak 2020 di Papua Barat.

“Data ini milik publik sehingga akan kita buka, siapa saja bisa bisa mengetahuinya sehingga proses demokrasi ini dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik,” pungkasnya. (PB22)

** Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 28 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: