Lima Provinsi Tak Usulkan Formasi Guru PPPK

  • Salah satunya Papua Barat

JAKARTA, papuabaratnews.co – Pemeritah membuka formasi 1 juta guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengajuan dari masing-masing pemerintah daerah (pemda) perihal kebutuhan guru di wilayah tersebut telah ditutup pada 31 Desember 2020.

Untuk saat ini pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta instansi terkait tengah melakukan proses finalisasi data yang masuk. Dari data yang dihimpun, terdapat lima provinsi yang tidak mengajukan kebutuhan guru.

“Yang tidak usul sama sekali, lima provinsi dan 72 kabupaten/kota,” jelas Plt Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Katmoko Ari Sambodo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI secara daring, Senin (18/1/2021).

Lima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa tengara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat. Dari data tersebut, pihaknya telah mendapatkan total jumlah pemda yang mengajukan kebutuhan guru.

“Usulan resmi sudah lengkap, ada 28 provinsi, dan 379 kabupaten kota dengan jumlah usulan 489.664,” ungkapnya.

Selain itu, masih ada juga Pemda yang telah mengusulkan, akan tetapi belum melengkapi data. Saat ini pihaknya masih menunggu data tersebut untuk dilengkapi pada Januari ini.

“Usulan belum lengkap dan akan segera dilengkapi, satu provinsi, 57 kabupaten kota dengan jumlah total usulan 64.262,” sambungnya.

Dari data tersebut, jika seluruhnya dapat melengkapi datanya pada Januari ini, maka akan data pengajuan kebutuhan guru yang masuk sebanyak 553.929 formasi.

Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nunuk Suryani mengatakan, Meski usulan formasi dari kabupaten/kota belum memenuhi target, dia mengklaim data target 1 juta guru PPPK telah dihitung berdasarkan data lapangan.

“Kemendikbud bahkan telah roadshow ke daerah-daerah untuk mencocokkan data seusai pengumuman kebijakan 1 juta guru PPPK,” kata Nunuk.

Jika data target itu dinilai tidak jelas, Nunuk menyebut mungkin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tidak akan menerimanya. Kenyataan yang terjadi sebaliknya. Kemenpan dan RB sudah menyetujui.

”Jumlah guru di sekolah negeri berstatus aparatur sipil negara seharusnya 2,2 juta orang dan sudah terisi jalur pegawai negeri sipil (PNS) 1,1 juta orang. Data ini sudah memperhitungkan guru PNS yang pensiun setiap tahun. Kami mendata kebutuhannya 1 juta orang dan ini pun kami punya detailnya, seperti tenaga pendidik mata pelajaran apa,” kata Nunuk.

Sembari menunggu usulan agar target formasi terpenuhi, mulai Februari 2021, Kemendikbud akan memulai program menyebarkan materi pembelajaran secara daring. Hal ini bertujuan membantu kesiapan ujian seleksi PPPK.

Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pengelolaan program perekrutan 1 juta guru PPPK bukan hal sederhana. Berdasarkan pengalaman, rekor keberhasilan perekrutan terjadi tahun 2014, yaitu sebanyak 200.000 PNS diterima.

”Jumlah perekrutan 1 juta guru PPPK ini banyak dan sukar kami kelola bersamaan dengan PNS pada 2021, tetapi bukan berarti CPNS ditutup. Ada potensi tidak semua calon lulus seleksi atau terserap langsung satu juta sehingga akan memengaruhi keberlangsungan belajar-mengajar. Makanya, kami berusaha memastikan dulu perekrutan 1 juta guru PPPK selesai dengan baik,” ujarnya.

Bima menegaskan, isu mudahnya pemberhentian guru PPPK tidak benar. Pemberhentian individu berstatus PPPK harus melalui kaidah-kaidah yang serumit PNS. Banding keputusan pemutusan hubungan kerja dilayani. Durasi kontrak PPPK bisa mencapai lima tahun tergantung kemampuan anggaran daerah.

Kemudian, isu guru PPPK mudah terdampak penyederhanaan birokrasi juga dia bantah. Menurut Bima, penyederhanaan birokrasi sekarang pun terjadi di jalur PNS, yaitu berupa peniadaan jabatan eselon tiga dan empat. Mereka yang sebelumnya duduk di jabatan itu akhirnya menduduki jabatan fungsional.

Seleksi menggunakan skema tes juga dia nilai tepat. Tes bertujuan untuk menyaring calon guru yang berkompeten. Jika guru berkompeten, perbaikan kualitas ke siswa bisa dilakukan.

”Sejak 2014, seleksi CPNS menghasilkan keluaran individu-individu yang berkualitas karena penyaringannya ketat. Kami harap kali ini (seleksi PPPK) mencetak keluaran yang sama. Kami selalu bilang ke masyarakat sampai di daerah-daerah bahwa PPPK dan PNS adalah ASN yang setara,” ujar Bima. (JPG/KOM)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 19 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: