Majelis Kode Etik Diminta Lebih Proaktif

MANOKWARI, PB News – Optimalisasi tingkat kehadiran dan kinerja kerja aparatur sipil negara (ASN), telah diimplementasikan metode absensi fingerprint (sidik jari) terintegrasi di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Sebagai tindaklanjut penerapan metode absensi fingerprint, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, mengatakan, peran aktif dari Majelis Kode Etik setelah dikukuhkan sangat diperlukan untuk mengevaluasi kedisiplinan ASN di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Secepatnya kumpulkan data dan rekap semua daftar absensi ASN di masing-masing OPD,” kata dia saat memberikan arahan apel pagi, Jumat (23/3/2018).

Pengumpulan rekapan absensi tersebut, akan ditindaklanjuti dalam sidang kode etik, dan bagi ASN yang daftar kehadiran tidak memenuhi standar dikenakan sanksi sesuai dengan klasifikasi jumlah kehadiran.

“Yang tidak masuk kantor sampai satu sampai berbulan-bulan diberi sanksi,” tegas dia.

Sejumlah sanksi antara lain, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, bahkan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).

“Sesuia dengan kadar pelanggarakan yang nantinya diputuskan dalam sidang kode etik tersebut,” kata Dominggus.

Dia pun mendorong Majelis Kode Etik mempercepat pengumpulan daftar absensi, selanjutnya diselenggarakan sidang kode etik. Hal tersebut sebagai formulasi memberikan efek jera kepada para ASN yang selama ini tidak disiplin.

“Sudah malas masuk ke kantor tiap bulan terima gaji, sama saja makan gaji buta,” tutur dia.

Berdasarkan laporan, ada sejumlah ASN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan, karena kerap bolos kerja.

Sebagai ASN, lanjut dia, semestinya memberikan contoh dan teladan yang baik dalam bekerja melayani masyarakat. Selain itu, para pimpinan OPD pun dituntut bisa memberikan motivasi kepada staf di masing-masing instansi.

“Harus menjadi contoh teladan yang baik kepada staf bawahanya, pemimpinanya masuk jam 9 pastinya bawahannya akan masuk jam 10,” ungkap Dominggus.

Apabila sejumlah upaya sudah dilakukan dan belum menuai hasil maksimal, maka faktor dari persoalan itu adalah tingkat kesadaran dari setiap personal yang sangat rendah.

“Kita terus berikan imbaun tapi mereka malas tahu, sebenarnya kembali pribadinya masing- masing,” tutup gubernur. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: