Masyarakat Desak Penutupan Bandara dan Pelabuhan

MANOKWARI, papuabaratnews.coMerebaknya Covid-19 yang telah masuk ke Provinsi Papua makin meresahkan warga di Papua Barat.

Masyarakat lalu mendesak Pemerinta daerah untuk menutup akses keluar masuk warga di Papua Barat, melalui bandara dan pelabuhan.

Solidaritas warga Manokwari dan kota lain di Papua Barat, melakukan aksi dan mendorong pemerintah untuk menutup akses masuk di Papua Barat.

Adolf Tapilatu, salah satu warga Manokwari yang bergabung dalam aksi itu mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah agar secara tegas dan segera menutup secara permanen bandara dan juga pelabuhan di Papua Barat.

“Kami mendukung, Pemerintah agar segera menutup pelabuhan dan bandara di Manokwari dan juga di Daerah lain di Papua Barat,” ungkap Adolf, Rabu (25/3/2020)

Adolof menjelaskan, aksi diam ini sebagai solidaritas untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi korona di Papua Barat.

Wakil Ketua Pokja Agama MRP Papua Barat, Edi Klaus Kirihio, menyatakan segera gubernur Mengambil sikap tegas menutup akses pintu masuk ke Papua Barat yakni bandara dan pelabuhan.

“Kami meminta agar gubernur melalui kewenangannya segera menutup bandara dan pelabuhan sampai kasus Covid-19 selesai,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (24/3/2020).

Edi meminta agar gubernur segera mengambil langkah cepat menutup akses masuknya penduduk dari luar Papua Barat yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19. Menurutnya langkah penutupan sementara bandara dan pelabuhan adalah keputusan yang tepat guna mencegah bertambahnya orang yang terpapar Covid-19 di Papua Barat.

“Selama ini pintu masuk ke Papua Barat yakni bandara dan pelabuhan, karena itu untuk sementara harus ditutup,” urainya.

MRP Papua Barat mempertanyakan kebijakan gubernur yang sampai saat ini tidak melakukan penutupan sementara bandara dan pelabuhan.

Dia meminta agar gubernur mengutamakan keselamatan seluruh warga di Papua Barat dari pada pertimbangan politik, ekonomi dan sosial.

“Keselamatan warga di Papua Barat itu jauh lebih penting,” tuturnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua (Unipa) Agus Sumule menyatakan justru saat ini yang harus mendapat perhatian serius adalah wilayah di pedalaman yang belum mendapat sentuhan penduduk dari luar Papua Barat. Menurutnya wilayah di pedalaman harus mendapat prioritas pencegahan sebaran Covid-19.

“Bagi saya pribadi wilayah pedalaman dan pesisir yang belum terjamah oleh umum harus mendapat perhatian serius agar tidak terkontaminasi dengan virus,” paparnya.

Agus mengonfirmasi jika upaya pencegahan sebaran Covid-19 tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Justru Satuan Gugus Tugas harus mampu menjangkau pemukiman masyarakat di wilayah terisolir dan terujung. Diakuinya wilayah seperti di Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Tambrauw dan Maybrat justru harus mendapat prioritas.

“Kita harus memprioritaskan mereka terutama yang berada di kampung-kampung tradisional tersebut,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, sangat sepakat dengan langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Papua.

Kata Warinussy, langkah Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menutup penerbangan penumpang dan kapal penumpang dari luar Papua ke Papua dinilai baik dan penting untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

“Dari sisi pencegahan, sangat penting dalam upaya perlindungan bagi rakyat dan penduduk di Daerah tersebut, saya sebagai Lawyer melihat langkah Gubernur Enembe patut diacungi jempol,” ujarnya.

Hanya saja, menurut dia, pihaknya ingin memberi saran agar Gubernur Papua agar mengambil beberapa kali langkah penting.

“Pemerintah harus memastikan bahwa para dokter, paramedis maupun relawan yang bekerja pada garda terdepan dalam penanganan kasus pandemi Covid-19, dan keluarga mereka mendapatkan perlindungan hukum termasuk kesehatan yang memadai, sesuai standar World Health Organization (WHO),” kata dia.

Lanjut dia, langkah pemerintah Provinsi Papua di bawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe, bisa menjadi pemicu bagi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

“Saya kira langkah yang ditempuh pemerintah Papua agar menyelamatkan rakyatnya, kita Inging sehingga ini menjadi pemicu bagi Gubernur Papua Barat, dan bisa mengambil silam demi keselamatan rakyat,” paparnya.

Menurut dia, Pemerintah Papua Barat harus mengambil pelajaran dari Italia, China, Belanda dan Provinsi Papua, sesuai amanat UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan UU No.35 Tahun 2008.

“Gubernur Papua Barat harus mengambil keputusan penting untuk memberi perlindungan bagi rakyatnya sendiri dan juga untuk menolong para dokter serta paramedis dalam melakukan tindakan medis yang penting dalam penanganan kasus pandemi Covid-19 tersebut,”terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan aktivitas pelayanan dan transportasi baik di pelabuhan maupun bandara di Papua Barat tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada penutupan untuk sementara waktu. Menurutnya, sampai saat ini penetapan status siaga darurat Covid-19 di Papua Barat tidak berpengaruh terhadap penutupan akses bandara dan pelabuhan.

“Tidak ada penutupan bandara dan pelabuhan,” tegasnya seusai memimpin rapat terbatas bersama Forkopimda Papua Barat, di Manokwari, Selasa (24/3/2020).

Dominggus menandaskan terkait penutupan akses sementara (lockdown) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah kewenangan masing-masing kepala daerah. Menurutnya situasi di Papua Barat berbeda dari Papua karena itu penerapan kebijakan lockdown bandara dan pelabuhan  harus dikaji dengan teliti.

“Pusat sampai hari ini tidak melakukan lockdown, karena itu di sini seperti biasa. Hanya kita akan minta supaya pengawasan diperketat baik di bandara maupun di pelabuhan,” tutupnya. (PB22/RED)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: