Masyarakat Diminta Patuhi Maklumat Kapolri

MANOKWARI, papuabaratnews.coKasus positif virus Corona (Covid-19) terus bertambah di Indonesia. Sampai Rabu sore (25/3/2020) sudah tercatat sebanyak 790 terinfeksi virus tersebut. Jumlah kasus sembuh dan dinyatakan boleh pulang 31 orang, dan meninggal 58 orang.

Pengacara Pemerintah Daerah Papua Barat Demianus Waney menilai data tersebut menunjukkan penyebaran virus tersebut luar biasa cepat. Oleh karena itu, Demianus mengajak masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah dalam hal ini keputusan presiden dan maklumat Kapolri mengenai pencegahan virus COVID-19.

“Masyarakat sebaiknya patuhi maklumat Kapolri. Itu untuk memproteksi masyarakat dari sisi medis, agar warga Indonesia khususnya Manokwari terhindar dari wabah Covid – 19 yang sudah mendunia,” ujar Waney.

“Dilihat dari sisi berbeda, itu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi jika ditelaah kembali, itu baik untuk menjaga masyarakat, sehingga tidak bermaksud mengkarantinakan tetapi menjauhkan ancaman,” katanya lagi.

Demianus yakin dan percaya pemerintah sedang bekerja untuk mengatasi virus tersebut. Menurutnya Maklumat Kapolri ini dimaksudkan agar masyarakat mematuhi keputusan pemerintah. Jika tidak diindahkan maka akan ditindak sesuai aturan yang ada.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat atau pengumuman untuk menekan penyebaran Covid – 19 (Coronavirus Disease 2019).

Maklumat bernomor Max/2/III/2020 ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan nasional terkait cepatnya penyebaran Corona sehingga perlu penanganan secara baik, cepat dan tepat agar penyebaran tidak meluas dan berkembang.

“Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto),” ujar Idham dalam keterangannya, Sabtu (21/3/2020).

Kepala Polisi Daerah Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Tornagogo Sihombing mengatakan maklumat tersebut dapat menjadi rujukan bagi Kepolisian di daerah untuk membantu pemerintah menangani pencegahan penyebaran Covid-19.

“Walaupun Gubernur Papua Barat tidak memberlakukan kebijakan karantina wilayah terbatas atau ‘Lockdown’ demi menghentikan penyebaran virus corona sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintahan di Provinsi Papua,” ujarnya.

Kapolda menegaskan, Polda dan seluruh jajaran Kepolisian Resor maupun yang dibawahnya di seluruh kabupaten dan kota sudah melaksanakan maklumat tersebut.

Senada dengan Kapolda, Kapolres Manokwari AKBP Deddy Foury Millewa mengatakan kepolisian bersama TNI sudah melakukan upaya membatasi berkumpulnya orang banyak atau massa di tengah keramaian, termasuk di tempat hiburan malam. “Minggu pertama kita sosialisasi, kedua teguran dan minggu ketiga kita bisa lakukan penindakan,” katanya.

Komitmen Kepala Daerah Dibutuhkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya penyamaan persepsi dan partisipasi kepala daerah untuk menggalakkan gerakan pembatasan sosial. Dengan begitu, penularan virus korona baru tidak makin meluas. Dalam upaya menyukseskan gerakan tersebut, peran forum koordinasi pimpinan daerah serta perangkat keamanan dan ketertiban masyarakat harus dioptimalkan.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/3/2020), mengatakan, Mendagri telah mengarahkan gubernur yang daerahnya terdampak Covid-19 agar memiliki kesadaran atau sense of crisis sehingga berani mengambil tindakan membubarkan pertemuan masyarakat dalam jumlah banyak. Itu bisa meliputi kegiatan sosial, keagamaan, ataupun kebudayaan.

”Meski kegiatan sejenis sudah banyak berkurang, kami pantau masih terjadi kegiatan masyarakat yang menghimpun orang banyak. Mendagri mengatakan agar gubernur tidak menganggap enteng virus korona,” ujar Kastorius.

Kastorius menyampaikan, dalam waktu dekat Mendagri akan melakukan telekonferensi dengan para bupati dan wali kota sebagai tindak lanjut telekonferensi Presiden dengan para gubernur. Itu bertujuan untuk menyamakan visi dalam melawan Covid-19.

”Terlebih karena ada dampak lain di luar dampak kesehatan, yaitu merosotnya ekonomi dan potensi munculnya kepanikan. Jangankan masyarakat, para bupati dan wali kota juga belum memiliki sense of crisis akibat virus korona ini,” tutur Kastorius.

Kastorius menambahkan, Mendagri telah menginstruksikan seluruh gubernur agar memanfaatkan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dalam upaya sosialisasi pencegahan penyebaran virus korona.

Di forkopimda terdapat gubernur, ketua DPRD, panglima kodam dan kapolda, serta kepala kejaksaan tinggi. Dalam forum tersebut juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya, yang bisa dilibatkan untuk menggalakkan gerakan pembatasan sosial di masyarakat.

”Memang law enforcement sangat penting diperkuat dan tegas sehingga masyarakat melihat ada show effect,” ujar Kastorius. (PB13/RED)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: