Mohammad Lakotani : Pembagian Dana Otsus Masih Terganjal Perdasi

MANOKWARI, PB News – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pembagian dana otonomi khusus 90 persen dikelola kabupaten/kota dan 10 persen untuk provinsi, belum terealisasi lantaran belum ditetapkannya peraturan daerah provinsi (Perdasi).

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohammad Lakotani, menuturkan, pihaknya telah berupaya agar sejumlah peraturan daerah khusus (Perdasus) dan perdasi segera ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat.

Peran serta dari Majelis Rakyat Papua (MRP) pun diharapkan bisa mengakselerasi perdasi dan perdasus yang belum dituntaskan.

“Hal ini menyebabkan dana Otsus menggunakan surat keputusan dan peraturan dari gubernur,” ungkap dia, Senin (12/3/2018).

Siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang harus diikuti, lanjut dia, menggunakan peraturan gubernur jika tidak maka, akan berdampak pada keterlambatan pembangunan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota dan sanksi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Jangan sampai penetapan APBD akan tertanggu.Kalau APBD ini molor maka, sangsi dari Kementrian bisa saja anggaran dipotong sekian persen. Semacam ini tidak diinginkan terjadi di Provinsi Papua Barat,” tuturnya.

Sejauh ini, pihak pemprov terus mendorong agar MRP dan DPR Provinsi Papua Barat mempercepat pembahasan dan penetapan perdasus dan perdasi.

Selain itu, koreksi perdasus dan perdasi telah disetujui pimpinan DPR Papua Barat dalam hal memprioritaskan hak orang asli Papua (OAP).

“Kita berharap segara perdasus dan perdasi bisa setujui, kita tahu bersama semua punya kesibukan kerja yang tinggi,” ungkapnya. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: