Nurlaila Muhammad : Bubar Paksa adalah Langkah Tegas Bawaslu

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Seluruh tim pemenangan pasangan calon (Paslon) pada Pilkada serentak 2020, ditegaskan untuk tidak menciptakan kerumunan massa di luar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Jika melanggar aturan tersebut maka, tim kampanye terancam dibubarkan paksa.

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 adalah perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU itu merupakan regulasi lanjutan yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggapi kondisi bencana non alam Covid-19.

Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari, Nurlaila Muhammad, menuturkan, pembubaran paksa dilakukan apabila tim kampanye menggelar rapat umum atau pertemuan terbuka yang melibatkan lebih dari 50 orang tanpa menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak fisik minimal satu meter saat berinteraksi.

“Bubar paksa adalah langkah tegas yang akan ditempuh Bawaslu, jika tim kampanye dua kali mengabaikan teguran tertulis. Teguran diberikan dalam rentang waktu satu jam. Jika peserta masih abai, maka sesuai ketentuan, Bawaslu bersama Polisi yang akan membubarkan,” kata Nurlaila kepada Papua Barat News, Sabtu (16/10/2020).

Usai pembubaran paksa, sambung dia, seluruh tim pemenangan paslon juga akan diberi sanksi berupa larangan berkampanye dalam bentuk apapun selama tiga hari berturut. Sanksi tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

“Jadi bukan hanya sekadar pembubaran, tetapi juga larangan berkampanye dalam bentuk apapun, baik melalui media sosial ataupun media daring lainnya, selama tiga hari berturut-turut. Ini perlu untuk diperhatikan,” kata Nurlaila.

Sebelumnya, ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya, menuturkan, harus ada ketegasan dari pihak penyelenggara Pilkada baik itu KPU dan Bawaslu di daerah untuk

menerapkan regulasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk antisipasi terciptanya cluster baru Covid-19 di Papua Barat.

“Sejauh ini, kami apresiasi karena kinerja sembilan KPUD dan Bawaslu di Papua Barat yang berkomitmen patuhi protokol kesehatan sebagaimana ketentuan PKPU.

“Seluruh peserta Pilkada juga harus menaati ketenttan itu,” pungkas dia.(PB13)

Artikel ini telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 19 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: