ODP Covid-19 di Papua Barat Tersisa 51 Orang

MANOKWARI,  papuabaratnews.co  – Jumlah orang dalam pemantauan terkait Covid-19 di Papua Barat mengalami penurunan. Hingga Senin (23/3/2020) pukul 17.00 WIT,  tersisa 51 orang.

Juru Bicara Satuan Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Papua Barat, dr Arnold Tiniap mengatakan data ODP yang masuk dari daerah tercatat sebanyak 51 orang dari jumlah awal sebanyak 86 orang. Menurutnya tiga kabupaten/kota tertinggi di Papua Barat yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fakfak.

Sebanyak 51 ODP di Papua Barat terbagi di Kota Sorong 12 orang, Kabupaten Sorong 12 orang, Kabupaten Fakfak 12 orang, Kabupaten Manokwari 9 orang, Kabupaten Teluk Wondama 3 orang, Kabupaten Raja Ampat 2 orang, dan Kabupaten Manokwari Selatan 1 orang.

“Data ini kami terima dan update setiap hari tepat pukul 5 sore,” ujarnya dalam keterangan pers di hadapan awak media, bertempat di sekretariat Satgas Covid-19 Papua Barat.

Sementara itu, jumlah pasien dengan pengawasan (PDP) di Papua Barat berjumlah 4 orang  yang saat ini semuanya ada di Kota Sorong.

Selain itu, kata Arnold, saat ini sebanyak 10 spesimen sampel darah telah dikirim ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lengkap di laboratorium terkait Covid-19. Menurutnya dari 10 spesimen yang dikirim, 8 sampel berasal dari Sorong dan 2 dari Manokwari.

“Kita Belum memiliki alat pemeriksaan spesimen karena itu dikirim ke pusat,” paparnya.

Dikonfirmasi terkait penanganan 51 ODP di Papua Barat, dia menyatakan sampai saat ini mereka menjalankan masa karantina atau isolasi mandiri di rumah. Hal ini dilakukan agar memperkecil ruang persebaran Covid-19 apabila orang yang bersangkutan ternyata positif terpapar Covid-19.

“Memang sampai saat ini tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk menampung mereka,” tutur Sekretaris Dinkes Papua Barat itu.

Dia berharap seluruh informasi jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dengan pengawasan disampaikan ke masyarakat sesuai dengan data yang akurat dan valid.

Menurutnya data yang belum terverifikasi oleh Dinkes Provinsi Papua Barat melalui Satuan Gugus Tugas tidak dapat digunakan sebagai rujukan informasi publik. Hal ini menurutnya dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahan perspektif di tengah masyarakat.

“Kita semua mendorong agar pelayanan informasi terkait Covid-19 di Papua Barat semuanya satu pintu. Karena itu kita terus berkoordinasi dengan Satgas di kabupaten/kota,” tandasnya.  (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: