Ombudsman Soroti Pembangunan Lapak di Pinggir Jalan

MANOKWARI, PB News – Ombudsman Perwakilan Papua Barat menyoroti  kebijakan pemerintah daerah yang membangun lapak bagi masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL) yang bertebaran di bahu jalan di dalam kota Manokwari.

Padahal pemerintah sendiri melarang masyarakat untuk tidak memanfaatkan area bahu jalan dan trotoar untuk kepentingan pribadi.

“Tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai tempat kegiatan perdagangan misalnya kawasan pelabuhan, daerah aliran air atau got di pinggir jalan. Tapi pembangunan dilakukan di atas tempat itu,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yoseph Sombuk di Manokwari.

Dia mengatakan, masyarakat dengan kekuatan yang mereka miliki, berusaha untuk memasarkan hasil produksi yang mereka miliki. Mereka kemudian mencari tempat yang dianggap strategis untuk berjualan, termasuk di pinggir jalan. Saat ini sudah bertebaran di mana-mana orang menggelar jualan di depan toko, daerah-daerah milik jalan sekarang dikuasai.

“Misalnya kalau dibangun di atas got. Kalau banjir, bagaimana cara membersihkan saluran drainase yang sudah ditutup dengan bangunan tersebut,” kata dia.

Menurut Sombuk, pihaknya menyesalkan sikap pemerintah yang mengikuti kemauan masyarakat begitu saja. Padahal pemerintah seharusnya mengatur, bukan mengikuti kehendak masyarakat. Karena sejauh ini, masih banyak bangunan pasar di dalam Kota Manokwari yang tidak dimanfaatkan secara baik. Pemerintah seharusnya mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan bangunan pasar yang ada tanpa membangun rumah jual di pinggir jalan yang seharusnya tidak dibolehkan aturan.

“Kemudian diberikan embel-embel untuk kepentingan masyarakat asli Papua. Begitukah cara menyelesaikan persoalan orang asli papua?” tanya Sombuk.

Dikatakan, penempatan bangunan yang salah oleh pemerintah merupakan tindakan yang kemungkinan dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Karena menggunakan uang negara untuk pembangunan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Bagi saya itu pelanggaran hukum. Dalam hal ini peraturan daerah. Karena di satu pihak pemerintah melarang masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di area jalan, tapi mereka sendiri yang melanggar,” sebut Sombuk.

Dia berharap, pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pasar-pasar yang ada agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memasarkan hasil produksi mereka. Selain itu, pemerintah juga diharapkan tidak mendorong pendekatan yang merusak suasana kota dengan hadirnya bangunan di daerah milik jalan.

“Jadi selain itu daerah milik jalan, juga dari sisi estetika tidak bagus. Apalagi untuk sebuah ibukota Provinsi,” tutupnya. (PB25)

 

**Berita ini Telah Diterbitkan di harian Papua Barat News Edisi Selasa 4 Mei 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: