Papua Barat Terbitkan Instruksi Cegah Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan akhirnya menandatangani instruksi Nomor 03 Tahun 2020 sebagai salah satu langkah strategis pencegahan dan pengendalian resiko penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), di Manokwari, Selasa (24/4/2020), seusai menggelar rapat terbatas bersama unsur Forkompimda.

Instruksi  Gubernur memuat 8 poin utama yakni, pertama, jaga jarak fisik, kedua, penutupan Tempat Hiburan Malam (THM), pembatasan jam berjualan sampai pukul 8 malam, ketiga, warga yang masuk ke Papua Barat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengikuti prosedur lanjutan bila memang di duga terkait Covid-19, keempat, tidak melakukan aktivitas mengumpulkan orang. Selain itu juga, poin kelima, aktivitas sekolah dan perkuliahan untuk sementara waktu di rumah dan menggunakan internet, keenam, di seluruh fasilitas umum di wajibkan menyediakan sarana cuci tangan dan alat deteksi suhu tubuh.  Ketujuh, satuan gugus tugas percepatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 diminta mengawal agar instruksi yang dikeluarkan gubernur dapat dijalankan.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan instruksi yang dikeluarkan di Papua Barat terkait upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Karena itu dirinya berharap instruksi gubernur  yang dikeluarkan akan ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Papua Barat.

“Sebentar malam jam 8 saya akan menandatangani instruksi gubernur yang berisi 8 imbauan terkait upaya pencegahan Covid-19 di Papua Barat,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media seusai menggelar rapat terbatas bersama unsur Forkompimda di Manokwari, Selasa (24/3/2020).

Dominggus menyatakan delapan poin yang masuk dalam instruksi gubernur tidak menyertakan pemberlakuan kebijakan lockdown. Menurutnya kewenangan menentukan kebijakan lockdown adalah wewenang pemerintah pusat melalui presiden. Karena itu dirinya menegaskan tidak memberlakukan penutupan akses baik bandara maupun pelabuhan di Papua Barat.

“Kita tidak ada kebijakan lockdown, karena itu physical distancing atau jaga jarak aman harus dijalankan,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur, Juru Bicara Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Papua Barat, dr Arnold Tiniap menjelaskan, salah satu poin utama yang ditekankan dalam instruksi gubernur yakni pelaksanaan physical distancing atau jaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain. Dia meminta agar instruksi itu dilakukan oleh seluruh masyarat di Papua Barat.

“Poin penting dari instruksi gubernur yakni menjaga jarak aman atau physical distancing,” paparnya.

Arnold mengakui jika sampai saat ini kesadaran masyarakat terkait jaga jarak aman masih sangat rendah di Papua Barat. Dikonfirmasi terkait pelaksanaan jaga jarak aman di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat masih memprihatinkan. Karena itu dirinya berharap tugas menyadarkan masyarakat terkait pentingnya jaga jarak aman harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada. Menurutnya tugas sosialisasi kepada masyarakat tidak dapat dibebankan kepada satgas.

“Hampir di seluruh Papua Barat kesadaran masyarakat terkait jaga jarak aman masih rendah,” tambahnya.

Pihaknya menegaskan apabila diperlukan maka satgas dapat meminta bantuan aparat keamanan seperti Polisi dan TNI untuk menertibkan aktivitas kerumunan masyarakat. Keterlibatan aparat keamanan penting untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan jaga jarak aman telah dilakukan belum di areal publik.

“Semua pihak kita gandeng termasuk Polisi dan TNI untuk memastikan masyarakat mulai menerapkan physical distancing,” katanya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: