Papua Ingin Bangun Indonesia Asal tak Ada Rasisme
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Masyarakat Papua menyampaikan keinginan membangun Indonesia asalkan tidak ada perilaku menjatuhkan seperti rasisme. Masyarakat Papua mengharapkan ada perlindungan bagi anak-anak Papua di luar Papua seperti yang diberikan kepada pendatang di Jayawijaya.
Dilansir Republika.co.id, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayawijaya Esmon Walilo mengatakan keinginan masyarakat Papua itu disampaikan dalam pertemuan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Sabtu (7/9/2019).
“Kita (di Jayawijaya) sudah menganggap mereka yang datang dari luar Papua sebagai keluarga sehingga tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bisa merugikan mereka,” kata Pendeta Esmon, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Minggu (8/9/2019).
Kunjungan Panglima dan Kapolri yang tertutupbagi media pada Sabtu (7/9) lebih banyak membahas keamanan. FKUB Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengapresiasi niat baik mendengarkan persoalan masyarakat setempat.
“Puji Tuhan, rombongan bisa datang ke sini. Ini artinya ada keseriusan untuk mendengarkan masalah yang penting dari umat di sini,” katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengharapkan aspirasi tokoh-tokoh masyarakat pada pertemuan itu diteruskan kepada Presiden Jokowi. “Masalah keamanan Papua itu yang banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh dan mengharapkan penyelesaiannya,” kata bupati.
Kembalikan kepercayaan masyarakat Papua
Sementara itu, tokoh masyarakat Papua Freddy Numberi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah. Jokowi harus memproses permasalahan HAM yang selama ini terjadi di Bumi Cenderawasih.
“Kita mau supaya ditindaklanjuti, supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi bahwa dia serius mau menyelesaikan masalah-masalah masa lalu di Papua,” ujar Freddy di Jakarta sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara, Sabtu (7/9).
Freddy mengatakan banyak masyarakat Papua yang memiliki kenangan pahit di masa lalu atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain di Kabupaten Nduga, Wamena, dan Wasior. Freddy meminta agar Pemerintah Jokowi tetap memegang komitmen untuk memproses kasus-kasus tersebut hingga proses ke pengadilan.
“Saya pikir kalau komitmen begitu mudah-mudahan setelah tidak ada masalah lagi, pilpres sudah selesai, kita mau supaya ditindaklanjuti,” ucap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Terkait tentang adanya demo anarkis yang terjadi di Papua belakangan ini, Freddy meminta agar Pemerintah mengajak perwakilan dari tujuh wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat untuk berdialog. Ketujuh wilayah tersebut adalah Mamta, Saereri, Ha’anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago.
Freddy berharap Pemerintah dapat mengakomodir seluruh aspirasi yang diutarakan oleh seluruh perwakilan wilayah agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan masyarakat Papua. “Biarlah mereka bicara, nanti dari sana setelah disaring dengan baik oleh tim, inilah bahannya, ketemu untuk bicara dengan Presiden. Apapun dia hasilnya harus disampaikan kepada presiden,” ucap dia.
Freddy juga mengatakan Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengembangkan wilayah Papua, salah satunya dengan mengevaluasi otonomi khusus. Menurut dia, saat ini otonomi khusus tidak berjalan dengan baik lantaran kurang adanya sinergi antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.
“Jangan salahkan daerah, pusat pun harus introspeksi diri, apa yang belum kita lakukan dalam konteks pengawasan dan pendampingan terhadap uang yang diturunkan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan agar masyarakat tidak menjadi korban dan akhirnya mereka demonstrasi ribut-ribut karena mereka sebagai korban,” ujar Freddy. (Rep/Ant/Red)
