Pegaf Godok Perbup Disiplin Protokol Kesehatan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat. Ini terkait penggodokan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Disiplin Protokol Kesehatan.

Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak, Ever Dowansiba mengatakan, Senin, 28 September 2020 (hari ini, red) pihaknya akan menyambangi Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat untuk membahas harmonisasi Perbup Pelaksanaan Disiplin Protokol Kesehatan sehingga tidak bertabrakan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).  Diakuinya perbup akan difokuskan pada optimalisasi pencegahan masuknya Covid-19 ke wilayah Pegaf.

“Memang sampai hari ini Pegaf belum menerbitkan Perbup tentang disiplin protokol kesehatan,” ujarnya di Manokwari, Sabtu (26/9/2020).

Ever menyebutkan, wilayah Kabupaten Pegaf sampai saat masih termasuk zona hijau. Namun hal itu tidak menjamin masyarakat Pegaf bebas sepenuhnya dari Covid-19. Karena itu menurutnya hadirnya perbup disiplin pelaksanaan protokol kesehatan sangatlah penting guna mengantisipasi potensi penularan Covid-19 di daerah itu.

“Perbup harus segera diterbitkan mengingat Covid-19, masih merajalela di Manokwari dan sekitarnya, hal ini sangat rawan bagi masyarakat Pegaf yang setiap hari beraktivitas ke Manokwari,” terangnya.

Ever menegaskan, sekalipun dalam Pergub  terdapat sanksi administrasi dan sosial kepada warga yang melanggar aturan.  Menurutnya, pemda tidak memasukan sanksi baik administrasi maupun sosial terhadap warga yang kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan.

“Jika dalam Pergub, ada kebijakan pemberian sanksi,  kami tidak memberlakukan sanksi yang hanya memberatkan warga,” terangnya.

Dia memastikan pemda tetap berupaya menjaga wilayah Pegaf tetap berada di zona hijau. Karena itu dia berharap ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah masuknya virus korona di wilayah Kabupaten Pegaf.

“Kita terus mengajak masyarakat menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 kepada warga saat turun menjual hasil kebun Di Manokwari,” terangnya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Robert KR Hammar menyatakan siap membantu Pemda Pegaf mempersipakan Peraturan Bupati tentang disiplin protokol kesehatan. Menurutnya perbup ini mendesak untuk segera diterbitkan sehingga menjadi dasar kerja bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan disiplin protokol kesehatan.

“Pada prinsipnya kami di Biro hukum siap membantu daerah menerbitkan peraturan turunan di bawah Pergub,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 28 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: