Pembangun Kantor Sementara PBD, Gubernur Diminta Tidak Gunakan Dana Otsus

MANOKWARI, PB News – Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan, diminta agar pembangunan kantor sementara untuk daerah pemekaran Papua Barat Daya (PBD) tidak menggunakan anggaran Otsus, namun menggunakan alternatif sumber pendanaan lainnya untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

“Mending pakai dana lain saja karena dana otsus hanya untuk OAP (orang asli Papua), sehingga dana otsut tidak kurang untuk penggunaan lain,” ujar Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Yonadap Trogea, Selasa (8/5/2018).

Kata dia, tahun 2018 jumlah dana otsus untuk Papua Barat adalah Rp4,6 triliun bersumber dari dana alokasi umum (DAU) nasional atau sebanyak 2 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ditambah infrastruktur maupun dana bagi hasil migas (minyak dan gas).

Dia pun berharap, formulasi pembagian dana otsus 90 persen dikelola kabupaten/kota dan 10 persen dikelola provinsi sesuai dengan kebijakan gubernur, bisa diaplikasikan seefektif mungkin.

Pasalnya, pembagian dana otsus menggunakan peraturan gubernur (Pergub) dinilai tidak relevansi, sehingga pihak legislatif berecana membuat peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang pembagian dana otonomi khusus, dan menjadi landasan peruntukan penggunaan dana itu.

“Dari hasil kunjungan kerja DPR Papua Barat masyarakat yang paling merasakan adalah dana respek sehingga ini harus ditambah,” ungkapnya.

Dia mengatakan, masyarakat lebih merasakan alokasi dana respek yang langsung menyasar pemberdayaan masyarakat di wilayah perkampungan, ke depannya, diharapakan dana respek sebesar Rp100 juta bisa ditambahkan.

“Jangan sampai nanti masyarakat bertanya 90 persen yang ada di kabupaten/kota itu ke mana. Sehingga pemda harus memperhatikan ini,” tandasnya.

Telah diberitakan sebelumnya di media ini, peneguhan Tim Pemekaran Calon Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan Peresmian Sekretariat Tim Percepatan Calon Provinsi PBD di halaman kantor Walikota Sorong oleh gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dihadiri Bupati/Walikota se-Sorong Raya.

Kegiatan tersebut, dianggap sebagai roh percepatan pemekaran calon Provinsi PBD yang akan hadir sebagai representasi masyarakat lima kabupaten satu kota di Sorong Raya.

“Pada prinsipnya gubernur Papua Barat dukung pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Suku Besar Arfak juga mendukung pemekaran ini, tinggal bagaimana Jakarta yang menentukan,” ujar Gubernur, Senin (7/5/2018).

Gubernur mengatakan pemekaran PBD dari Provinsi Papua Barat, telah diupayakan Tim Pemekaran Provinsi PBD sejak tahun 2010 silam, sebagai aspirasi dari masyarakat Sorong Raya.

Kehadiran kepala daerah lima kabupaten satu kota se-Sorong Raya, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat dan Kota Sorong merupakan bentuk dukungan penuh terhadap proses pemekaran PBD ini.

Gubernur menyadari sebelum pembentukan tim pemekaran PBD Papua dari pihak eksekutif sudah ada tim pemekaran PBD dari masyarakat sejak tahun 2006 silam.

“Diharapkan tim pemekaran yang dibentuk oleh masyarakat itu harus duduk sama-sama dengan tim yang baru dibentuk dari para kepala daerah, karena hal ini akan membantu proses ini dari sisi pembiayaan,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi PBD, Lambert Jitmau mengaku tetap merangkul tim yang telah lama dibentuk oleh para pejuangan pemekaran. Namun harus dapat membawa diri dengan baik.

“Kita tetap akan merangkul tim-tim yang telah dibentuk lebih dulu, supaya kita bisa bicarakan tentang pemekaran PBD,” tegas Lambert.

 

Tidak Gunakan Dana Otsus

Lebih lanjut, Dominggus mengklaim, dana Otsus tidak akan digunakan untuk pemekaran provinsi PBD. “Dana pemekaran PBD bersumber dari APBD masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya.

Terkait berapa besarannya, kata Dominggus, tergantung kemampuan masing-masing kabupaten/kota. “Jangan sampai bertolak belakang dengan kondidi keuangan daerah (APBD) masing-masing daerah,” tukasnya.

Peneguhan Tim Pemekaran Calon Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan Peresmian Sekretariat Tim Percepatan Calon Provinsi PBD ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor.120.1/74/4/2108 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Papua Barat. (PB9/PBN)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: