Pemda Tambrauw Diminta Evaluasi Pembagian Bansos

MANOKWARI, papuabaratnews.co Lembaga Adat Perempuan Papua (LAPP) menilai, pembagian bantuan sosial (Bansos) selama masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw, perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Sebab, penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

Ketua LAPP Kabupaten Tambrauw Yulia Hamokwarong mengatakan, banyak masyarakat dengan kondisi ekomi menengah ke bawah justru tidak menerima bantuan dari pemerintah. Kondisi ini perlu ditinjau kembali oleh pemda, karena tidak tepat sasaran.

“Banyak masyarakat kecil yang tidak dapat pembagian bansos, ini harus dievaluasi,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, beberapa pekan lalu.

Dia mencontohkan, banyak masyarakat di Distrik Sausapor dan lainnya belum tersentuh bansos yang sudah digulirkan tiga tahap yakni tahap I, II dan III pada tahun 2020. Dan, data penerima bansos tiga tahap merupakan orang yang sama.

“Kami minta mekanisme pengumpulan data penerima harus diperbaiki,” urainya.

Proses pengumpulan data penerima, kata dia, harus dilakukan bersama dengan kepala kampung. Karena kepala kampung dinilai lebih paham dengan situasi dan kondisi perekonomian penerima. Setelah itu, nama tersebut diserahkan ke pemerintah distrik dan dilanjutkan ke pemerintah sebagai penerima bansos tahun 2021. Selain itu, pengusulan penerima bansos tidak lagi per orang melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK). Tujuannya adalah setiap keluarga menerima jumlah yang sama.

“Kami usulkan agar tidak gunakan KTP lagi, tetapi kalau bisa pakai KK sehingga adil merata,” terangnya.

Simson Mofu, salah satu warga Distrik Sausapor menyesalkan banyaknya penerima bansos bukan merupakan keluarga kalangan ekonomi rendah, tetapi yang serba berkecukupan.

Dengan demikian, evaluasi penyaluran bansos sangat perlu dilakukan.

“Semoga bupati mendengar ini dan melakukan evaluasi dengan OPD terkait,” ucapnya.

Sebagai petani di Sausapor, Simson merasa kesulitan untuk memasarkan hasil kebun ke Sorong selama pandemi Covid-19.

Kondisi ini perlu ditanggapi serius oleh Pemda Tambrauw.

“Banyak masyarakat di 29 Distrik yang belum tersentuh bantuan. Karena itu, harus ada evaluasi oleh pemerintah,” pungkasnya.(PB22)

‘Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 16 Maret 2021’

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: