Pemerintah Harus Ubah Penanganan Konflik Papua

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah seharusnya mengubah pola penanganan konflik Papua pascamunculnya berbagai aksi massa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dilansir Mediaindonesia.com, rohaniwan Romo Franz Magnis Suseno, mengungkapkan, pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia (HAM) ketimbang menggunakan pendekatan keamanan yang bersifat pemaksaan.

“Pemerintah melakukan pendekatan dialog untuk mengakhiri konflik karena meminimalkan adanya penyimpangan­ atau pelanggaran HAM,” katanya seusai diskusi bertajuk Papua dalam Dialog di Gedung PMKRI Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Romo Magnis menambahkan, konflik Papua bisa mereda apabila pemerintah pusat memahami secara inti persoalan di Papua. Selama ini pemicu ketidakpuasan masyarakat di ‘Bumi Cenderawasih’ akibat munculnya diskriminasi, ketidakadilan, dan pendekatan penegakan hukum yang represif.

“Mengapa kejadian Surabaya dan Malang menimbulkan reaksi hebat. Bagi saya, reaksi orang Papua itu tidak bisa dipicu oleh beberapa orang asing, tapi itu menunjukkan suatu ketidakpuasan, ketidakadilan­, ketidakdiakui yang mendalam. Solusinya jelas meluruskan cara pandang yang sama antara masyarakat Papua dan pemerintah,” paparnya.

Menurut dia, walaupun Papua terintegrasi dengan Indonesia selama lebih dari 50 tahun, masyarakatnya belum merasa spontan mengakui sebagai orang Indonesia. Jelas ini terkait inti persoalan yang tak kunjung bisa dipecahkan pemerintah. Apalagi, pendekatan pembangunan dan militer sampai saat ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan, yakni Papua aman dan sejahtera.

“Uang sudah banyak mengalir­ ke sana (Tanah Papua red), pembangunan infrastruktur juga masif dan Presiden Jokowi juga selama menjabat sudah ke sana 12 kali. Tapi apa yang terjadi, ketidakpuasannya masih tecermin dan saat ini mencuat akibat apa yang mereka inginkan, seperti kesetaraan hak, tidak ada pelanggaran HAM, dan keadilan tak kunjung dipenuhi,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Koordinator Jaringan­ Damai Papua, Adriana Elisabeth, menambahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berulang kali melakukan penelitian menyangkut akar masalah di Papua. Seluruh hasilnya sama, yakni merasa diperlakukan berbeda dengan masyarakat di provinsi lain.

“Akar persoalan itulah yang perlu diatasi untuk mengakhiri cerita kelam di Papua,” ujarnya.

Menurut dia, harapan mendapatkan kesetaraan memperoleh HAM dapat menjadi awal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Papua. “Ini bisa menjadi momentum membuka dialog yang komprehensif untuk mengurai persoalan yang selama ini dialami orang Papua,” terangnya.

Sementara itu, Stheven Makar salah satu mahasiswa asli Papua yang terlibat aksi unjuk rasa di Manokwari menuturkan, tindakan diskriminasi rasial dan intimidasi yang kerap dialami oleh masyarakat asli Papua sudah kerap terjadi sejak dulu. Sehingga, peristiwa di Jawa Timur menjadi pemicu aksi yang berbuntut kerusuhan di sejumlah daerah seperti Manokwari, Sorong, Fakfak dan Jayapura.

Unjuk rasa pun merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di atas Tanah Papua. Sebenarnya, ada begitu banyak persoalan. Dan, masalah tersebut perlu dituntaskan dari seluruh level masyarakat asli Papua bukan di level elit.

“Sudah banyak kali kami terima ujaran-ujaran rasis itu. Kami tidak terima dan kami lakukan perlawanan bukan dengan tindakan anarkis. Kami akan aksi terus,” kata dia.

Di usia kemerdekaan Indonesia ke 74 tahun, pemerintah pusat dan daerah semestinya dapat menyelesaikan satu persatu akar masalah yang terjadi di Tanah Papua. Namun, fakta yang terjadi negara dinilai membiarkan ketidakadilan yang terus membanyangi kehidupan rakyat asli Papua.

“Kami sangat menyesal, dan peristiwa rasis itu terjadi saat Indonesia merayakan hari ulang tahunnya,” tutur dia.

Dirinya juga menegaskan, aksi unjuk rasa akan terus dilakukan di Manokwari selama pemerintah daerah tidak mau menemui massa di lapangan. Menurut dia, pecahnya kerusuhan menjadi titik pelampiasan emosi masyarakat asli Papua atas sejumlah persoalan itu. Dan, hingga kini pemerintah pusat masih menggunakan metode lama untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. Metode yang dimaksud adalah pengiriman ribuan pasukan TNI/Polri ke Tanah Papua untuk meredam konflik tersebut.

“Yang kami lawan itu sistem yang sedang menindas kami orang Papua, bukan manusia (suku-suku nusantara, red) yang hidup di atas Tanah Papua,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun, mengingatkan kepada media massa agar tidak sekadar menulis pernyataan pihak yang memiliki otoritas dalam memberitakan Papua, tetapi juga turun ke lapangan mengecek kebenaran.

“TNI bilang aman kok, sudah kondusif, tetapi di setiap 10 meter ada yang jaga. Ya kondusif. Kita kepengin misalnya memberitakan masyarakat sudah jualan, tetapi masih dibersihkan kaca, bangkai mobil yang dibakar sudah digeser,” ujarnya. (MI/PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: