Pemprov Disarankan Bangun Museum Budaya
MANOKWARI, PB News – Untuk meningkatkan daya literasi tentang catatan sejarah dan upaya konkrit dalam melestarikan kekayaan budaya, serta kesenian daerah bagi generasi penerus, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat disarankan segera menyediakan sarana prasrana berupa museum budaya di daerah setempat.
Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat Rustam Madubun, mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat, museum budaya menjadi wahana penting menginventarisir seluruh catatan sejarah, jumlah suku, bahasa, ritual adat istiadat dan hasil karya seni dari para seniman lokal. Mekanisme pengarsipan di museum akan menghindari kepincangan akurasi informasi sejarah kepada generasi milenial di masa mendatang dari pola bertutur yang selama ini kerap dijumpai hingga saat ini.
“Papua Barat harus punya museum budaya untuk generasi di masa mendatang,” ujar dia, ketika dikonfirmasi Papua Barat News, Selasa (1/5/2018).
Maksud dari museum budaya, lanjut dia, bisa memberikan akses seluas-luasnya bagi pelajar, wisatawan, peneliti dan masyarakat umumnya yang ingin mengetahui fakta sejarah dan keberagaman seni budaya Papua Barat.
Misalnya, informasi tentang sejarah terbentuknya Pepera (Pembentukan pendapat rakyat), tentang sejarah daerah otonomi khusus (Otsus), gubernur yang menjabat pertama setelah dilakukan pemekaran wilayah, pelaku ukiran kayu, batik, tarian, bahasa daerah dan lain-lainnya.
Ke depannya, dia berharap, lembaga kultur yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat bisa merealisasikan usulan tersebut ke pemerintah provinsi.
Dia pun mencontohkan, masyarakat bisa mengetahui dengan mudah bentuk fisik serta perkembangan mata uang rupiah apabila mengunjungi Museum Bank Indonesia di Jakarta atau dapat melihat langsung replika pahlawan G30S/PKI di Museum Lubang Buaya.
Menanggapi usulan itu, Ketua MRP Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat sehingga pelaksanaan reses kedua bisa diakomidir dalam usulan inisiatif dari MRP yang selanjutnya disarankan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Nanti dimasukan kedalam pengusulan inisiatif dan diusulkan ke gubernur dan Bapeda Provinsi Papua Barat,” pungkas Maxsi. (PB15)