Pengelolaan Keuangan Gereja Perlu Diawasi

MANOKWARI, papuabaratnews.coSelama ini praktek pengelolaan keuangan dan aset gereja terkesan hanya menjadi urusan privat yang tidak bisa dibuka ke ruang publik. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan bahwa seluruh kekayaan dan aset gereja adalah milik Tuhan sehingga apa yang menjadi milik Tuhan tidak boleh diintervensi oleh umat atau jemaat.

Pandangan buta dengan melihat gereja sebagai milik Tuhan yang terpisah dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat di dalam kehidupan jemaat.

Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja (BPPG) Klasis Manokwari, Ansoni Kalimpung Ansoni Kalimpung menegaskan sudah bukan jamannya lagi pengelolaan keuangan gereja menjadi urusan privat, tapi harus ada pengawasan dan kontrol.

“Pengawasan ini bisa dilakukan oleh institusi internal maupun eksternal gereja yang berfungsi mengawasi gereja terkait penggunaan anggaran. Harapannya dengan pengawasan dan kontrol yang dilakukan  dapat meminimalisir potensi terjadinya penyelewenggan keuangan gereja,” kata Ansomi Kalimpung kepada papuabaratnews.co Senin (27/5/2019).

Dikatakannya, pengawasan keuangan gereja sangat vital di dalam kehidupan sebuah jemaat. Karena itu, jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara tranparan dan terbuka maka akan sangat berdampak terhadap perjalanan dinamika jemaat di dalam kehidupan menggereja.

“Persoalan uang bila tidak dikelola dan diawasi dengan baik akan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di antara jemaat. Selain itu juga berpotensi merusak hubungan di antara sesama jemaat. Jika sudah demikian maka kepercayaan jemaat terhadap pimpinan atau pun pengelola keuangan menjadi hilang dan rapuh. Sehingga jemaat enggan memberikan sumbangan atau apa pun bentuknya untuk gereja,” terang dia.

Menurut Ansoni kehadiran BPPG di dalam tubuh internal GKI di Tanah Papua menjadi jawaban dan bukti pertanggungjawaban gereja terkait sumbangan ataupun bantuan jemaat yang diberikan oleh jemaat kepada gereja.

Tidak hanya aset maupun sumbangan semata yang diurus dan dikelola oleh BPPG, namun pihaknya juga mengelola derma maupun persembahan yang diberikan oleh jemaat. Karena itu, menurut Ansoni pentingnya dilakukan keterbukaan di dalam pengelolaan keuangan gereja. Sehingga dapat menghindari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum pengelola keuangan gereja yang alergi terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan gereja.

“Dampak langsung dari ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan gereja ialah timbulnya ketidakpercayaan jemaat terhadap gereja. Akibatnya akan berdampak terhadap kesediaan jemaat untuk memberikan sumbangan dan per puluhan pada gereja. Maka otomatis keuangan gereja menjadi defisit untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pastoral dan pelayanan lainnya yang membutuhkan keuangan,” paparnya.

Ansoni mengaku, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bendara jemaat yang diberi kepercayaan mengelola keuangan gereja di tingkat jemaat.

Dia berharap, kerjasama dan kepatuhan dalam melaporkan secara rutin laporan ke BPPG tingkat klasis serta setoran wajib yang harus dikirim ke klasis maupun sinode.

“Kita semua berharap ada keseragaman dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan gereja sehingga baik di Manokwari, Sorong sampai di Merauke semuanya harus sama sesuai yang dibuat oleh Sinode GKI di Tanah Papua,” pungkas dia. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: