Per 1 September 2020, Status ASN Hermus Indouw Hilang

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pengunduran diri Hermus Indouw sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat. Untuk itu BKD menargetkan per 1 September 2020 statusnya sebagai ASN akan resmi hilang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi Papua Barat,  Yustus Meidodga mengatakan pengajuan pengunduran diri Hermus Indouw sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Barat telah disetujui oleh Gubernur. Sehingga surat permohonan pengunduran diri sebagai ASN sudah diproses oleh BKD. Menurutnya dalam minggu ini surat pengunduran diri sebagai ASN telah keluar.

“Surat permohonan pengunduran diri sudah kami proses, besok begitu disposisi turun dari Sekda maka kita akan lanjutkan terakhir ke gubernur untuk dilanjutkan ke BKN,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News,  Rabu (26/8/2020).

Yustus menyebutkan sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN maka pengunduran diri Hermus Indouw dilakukan atas inisiatif sendiri sehingga tidak dapat dipulihkan kembali.

Ia menjelaskan, seluruh hak dan tunjangan termasuk upah pensiunan sebagai ASN berhenti. Hak sebagai ASN,  kata dia, diberikan karena apalagi diketahui Hermus Indouw telah memenuhi usia kerja selama 20 tahun dan telah berusia 51 tahun. Apabila dua kriteria ini tidak terpenuhi maka hak sebagai ASN tidak diterima.

“Semua hak termasuk pensiun akan dilihat apakah saat ini beliau (Hermus Indouw) telah berusia di atas 51 tahun.  Jika belum maka sekalipun telah bekerja selama 20 tahun lebih sebagai ASN tetap tidak mendapatkan hak sebagai ASN,” jelasnya.

Senada dengan itu,  Kepala Bidang Disiplin dan Pemberhentian Pegawai BKD Papua Barat, Agustinus Abisay mengungkapkan,  disposisi pengunduran diri Hermus Indouw telah diajukan ke gubernur dan disetujui. Lantas gubernur telah meminta BKD melakukan telaah sebelum ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah. Setelah ditandatangani Sekda maka BKD mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang nantinya ditandatangani gubernur.

“BKD targetkan per 1 September 2020, status ASN beliau hilang sehingga dapat mengikuti kontestasi politik,” pungkasnya. (PB22)

** Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 28 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: