Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Harus Diawasi

MANOKWARI, PB News – Peredaran tumbuhan dan satwa baik yang bersifat komersil (perdagangan, tukar menukar atau keuntungan ekonomis) maupun non komersil (pengkajian, penelitian, pengembanganbiakan dan lainnya) perlu dilakukan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kerugian atas pemanfaatan kekayaan alam di Papua Barat. Untuk itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Provinsi Papua Barat bersama Conservation International Indonesia (CII) menggelar kegiatan sosialisasi pengembangan sistem pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL), di salah satu hotel di Kaimana, pada Selasa (15/5/2018).

Kepala Seksi Balai Besar KSDA Papua Barat Wilayah 4 Kaimana Samsul Alam, mengatakan, mekanisme kolaboratif dalam tata kelola kekayaan alam di Provinsi Papua Barat menjadi formulasi efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melalui penerbitan surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri (SATS-DN), izin edar, serta izin kumpul tumbuhan dan satwa.

“Peredaran tumbuhan dan satwa liar baik komersil maupun non komersil wajib memiliki SATS-DN,” ujar dia melalui press release yang diterima redaksi Papua Barat News, Kamis (17/5/2018).

Menurut dia, implementasi sistem kolaborasai sangat penting mengingat adanya peningkatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, khususnya yang dilindungi di Papua Barat. Sedangkan peredaran satwa tidak dilindungi pun banyak yang tidak mengantongi SATS-DN, bahkan pernah terjadi pemalsuan administrasi perizinan, dan melebih kuota.

“Masih sering dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk perdagangan maupun sekedar hoby,” ujar Samsul.

Dia menerangkan, saat ini terdapat 29 pengedar tumbuhan dan satwa liar sebagai komoditas perdagangan dan menjadi penyumbang PNBP pada Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat melalui penerbitan sejumlah perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Di Kaimana sendiri ada 5  pengedar satwa dan tumbuhan. Untuk buaya diedar oleh CV Anugerah Maro Papua dan CV Dwi Putra Jaya, untuk rusa diedar oleh CV Fita Angga dan CV Bunga Senja sedangkan CV Burumbow edar lola dan gaharu,” papar dia.

Dalam kesempatan itu juga, Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Papua Barat Wilayah 1 Sorong T Heri Wibowo, menambahkan, peningkatan PNBP bisa tercapai maksimal apabila peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar bisa dicegah melalui pengawasan yang baik dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.

“Pelibatan stakeholder dan masyarakat dalam sistem pengawasan peredaran TSL ini mengingat bahwa Balai Besar KSDA Papua Barat tidak dapat bekerja sendirian karena jumlah personil yang terbatas,” terang dia.

Kerja kolaboratif ini merupakan salah satu cara kerja yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yaitu dengan peningkatan kerjasama lintas kementerian dengan tujuan pelaksanaan pengawasan dipermudah dan cepat.

“Karena didukung juga dengan tool berupa aplikasi on line berbasis android yang dapat digunakan dalam pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar,” ujar dia.

Sementara itu, Senior Manager Marine Protected Area West Papua Alberth Nebore, mengemukakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni.

“Saat ini di Kabupaten Kaimana yang akan dilanjutkan di Sorong dan Sorong Selatan,” papar dia.

Sebagi informasi, kegiatan sosialisasi pengembangan sistem pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Provinsi Papua Barat secara kolaboratif melibatkan unsur petugas dari bandara/pelabuhan di antaranya bea cukai, imigrasi, karantina pertanian, karantina ikan, otoritas bandara dan pelabuhan, pihak kepolisian, mitra lembaga swadaya masyarakat (LSM), mitra tumbuhan dan satwa liar serta media. (PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: