Perlukah Lockdown?

Oleh: Sam Sirken
Pemimpin Redaksi Papua Barat News

 

WABAH Covid-19 menyebar dengan begitu cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, penyakit yang disebabkan virus korona tipe baru (SARS-CoV-2) ini telah menyebar ke lebih dari 100 negara.

Dalam waktu itu juga, penyakit yang diawali dari Wuhan, China, ini telah menginfeksi lebih dari 150.000 orang. Di Indonesia sendiri, hingga Minggu (15/3/2020) sore, sudah ditemukan 117 penderita positif Covid-19. Dari jumlah itu, lima orang meninggal dan delapan orang sembuh.

Begitu cepat dan masifnya penyebaran, pada Rabu (11/3/2020) malam, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Dengan penetapan status ini, setiap negara berusaha lebih keras untuk menangkal dan melawan penyebaran virus korona tipe baru ini.

Berbagai cara, mulai dari penyemprotan disinfektan, karantina, sekolah diliburkan, pembatalan acara yang melibatkan orang banyak, hingga lockdown dilakukan untuk melawan virus yang hingga Minggu (15/3/2020) sudah merenggut lebih dari 5.800 jiwa ini.

Pemerintah Singapura mengambil langkah ekstrem dengan melarang salat Jumat. Kalau di Indonesia, jangan-jangan kebijakan itu dituduh menistakan agama. Itu serupa dengan kebijakan Arab Saudi yang meniadakan umrah untuk sementara waktu yang dikomentari satu gubernur di Indonesia, “Kok orang mau ibadah dilarang?” Padahal Singapura dan Saudi mengambil kebijakan itu sudah barang tentu melalui kajian mendalam untuk mencegah penyebaran korona lebih luas.

Jumat pekan lalu, sejumlah grup pertukaran pesan yang saya ikuti ramai menampilkan dan mendiskusikan berita Presiden Filipina Rodrigo Duterte me-lockdown, mengunci, atau menutup Metro Manila untuk menghadang penyebaran korona. Dalam diskusi itu, ada nada kegemasan kepada pemerintah yang tak juga mengambil langkah ekstrem serupa yang diambil Duterte.

Sejauh ini, belum ada kota-kota atau wilayah di Indonesia yang melakukan lockdown atau penutupan; meskipun kegiatan dan lokasi yang mengumpulkan banyak orang, seperti sekolah, tempat wisata dan car free day, dibatasi.

Perlukah Indonesia segera melakukan lockdown? Presiden Joko Widodo juga telah memastikan pada akhir pekan lalu bahwa Indonesia belum akan melakukan lockdown.

Lockdown menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ternyata berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, atau yang ada di kepala netizen. Lockdown itu istilah kerennya Karantina. Seperti yang dilakukan pemerintah Italia, seluruh Italia di-lockdown, itu artinya dikarantina, diisolir, dijauhkan, dari pergerakan lalu lintas sosial yang umum.

Pasal 53, 54 dan 55 Undang-undang tersebut, menjelaskan tentang Karantina wilayah. Ini yang disebut sebagai Lockdown. Syarat pelaksanaan lockdown harus ada penyebaran penyakit secara masif di antara masyarakat, karena itu harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah itu. Wilayah yang dikunci dikasih tanda karantina, dijaga ketat oleh aparat, masyarakat tidak diperkenankan keluar masuk wilayah yang dibatasi, dan kebutuhan dasar mereka wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pertanyaannya, sampai sejauh mana kemampuan keuangan negara (keuangan daerah) untuk menalangi kebutuhan masyarakat?

Dokter Panji Hadisoemarto, M.P.H, lulusan Harvard T.H.Chan School of Public Health dan Dosen Departemen Kesehatan Publik dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran menilai kita tidak harus melakukan lockdown, tetapi yang diperlukan adalah Social distancing atau menjaga jarak sosial.

Panji lantas menjelaskan bahwa Social distancing sendiri memiliki skala yang luas. Social distancing bisa dilakukan secara pribadi dengan menghindari keramaian atau orang yang sedang sakit, atau dilakukan oleh pemerintah dan otoritas dengan memberlakukan kebijakan untuk tidak ke kantor dan berkerumun.

Namun, dia menilai bahwa penerapan Social distancing sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas dan kelebihan kapasitas pada sistem kesehatan kita. Tentunya dengan memikirkan mekanismenya agar dampak disrupsi sosialnya minimal.

Sependapat dengan Panji, Dokter Nafsiah Mboi SpA, MPH yang juga alumni dari Harvard T.H. Chan School of Public Health dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia berpendapat Social distancing dan larangan perjalanan (travel ban) sebaiknya dilakukan secepatnya tanpa menunggu data.

Hal-hal ini, ujar Nafsiah, bisa dilakukan secara prioritas, misalnya dengan melakukan lebih banyak screening untuk pengunjung dari daerah yang epidemik virus corona. Nafsiah lalu menggarisbawahi bahwa social distancing harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, mulai dari dinas kesehatan setempat hingga puskesmas. Tujuannya untuk mensosialisasikan mengenai pencegahan virus corona hingga ke akar rumput.

Dalam perang melawan korona ini, seluruh upaya dan sumber daya harus dikoordinasikan dan diintegrasikan menjadi kekuatan bersama. Langkah cepat dan tepat juga langkah cerdas sangat dibutuhkan saat kita berpacu dengan waktu melawan penyebaran Covid-19. Jangan sampai kita terlambat. Itulah kinerja yang kita tunggu dari Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Papua Barat. ***

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: