Perpres Miras Dicabut, Senator Filep Apresiasi Keputusan Presiden

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Akhirnya presiden Joko Widodo mencabut izin investasi legalisasi miras yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Anggota DPD RI Filep Wamafma yang sejak awal gencar menyuarakan penolakan Perpres tersebut, mengucapkan terima kasih atas sikap Presiden yang telah mendengar masukan dari berbagai pihak.

“Saya selaku senator Papua Barat mengapresiasi sikap Presiden yang telah mencabut Perpres tersebut. Apalagi salah satu provinsi target investasi adalah Papua,” ungkap senator Filep melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2021)

Awalnya Perpres tersebut diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Namun, sejak ditandatanganinya Perpres miras tersebut, gejolak penolakan dari masyarakat memang terus menguat. Tidak hanya datang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, aktivis bahkan masyarakat pada umumnya menyuarakan ketidaksetujuan atas kebijakan tersebut.

“Keputusan Bapak Presiden telah menyelamatkan umat manusia dari kerusakan. Dan kami juga berharap Bapak Presiden segera mengevaluasi pihak-pihak terkait yang meloloskan produk hukum ini. Sesungguhnya tanpa perlu berpikir panjang, jelas Perpres ini sangat tidak berpihak pada masyarakat,” pinta Filep.

Senator Papua Barat itu juga menyampaikan bahwa fokus investasi tak hanya mempertimbangkan soal perputaran uang di daerah. Namun, ia menyebut bahwa azas kebermanfaatan seharusnya menjadi pertimbangan utama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencabut pembukaan investasi industri minuman keras dari Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pencabutan ini disampaikan Presiden dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual, Selasa (2/3/2021), dari Istana Merdeka, Jakarta.

”Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah dan ormas-ormas lain serta tokoh agama lainnya, juga masukan dari provinsi dan daerah, saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tuturnya.

Perpres No 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani 2 Februari 2021 tersebut secara umum mengatur pembukaan usaha di berbagai bidang. Secara umum, bidang usaha yang terbuka terdiri atas bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang tidak termasuk ketiga kriteria sebelumnya.

Industri minuman keras termasuk dalam industri dengan persyaratan tertentu. Dalam lampiran ketiga perpres tersebut, disebutkan penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Penanaman modal di luar ayat ini bisa ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Kendati menuai kritik, ada juga daerah yang menyambut perpres ini. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, pemerintah daerah melihat perpres tersebut sebagai peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan melestarikan budaya daerah.

Karena itu, rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI/Polri, dan pemda setiap daerah segera digelar seperti disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu, Senin (1/3/2021). (PB1)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 3 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: