PSU Pilkada di Wondama, BKAG Imbau Umat Tidak Terprovokasi

MANOKWARI, papuabaratnews.co  Ketua Badan Kerja Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Teluk Wondama Pendeta Anton Santoso mengimbau kepada seluruh masyarakat di kabupaten itu, untuk dapat menjaga agar kamtibmas tetap kondusif demi kebaikan dan kepentingan bersama.

Imbauannya tersebut menyikapi rumor yang sedang berkembang ditengah-tengah masyarakat, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada hasil Pillada serentak 2020. Dalam putusannya, secara bulat Majelis hakim konstitusi menyatakan untuk diakukan pemungutan suara ulang (PSU) di empat TPS, dan diikuti oleh seluruh pasangan calon (Paslon). Empat TPS tersebut adalah TPS 5 Wasior, TPS 4 Maniwak, TPS 9 Maniwak dan TPS 14 Maniwak.

“Tidak boleh terprovokasi, apapun bentuknya. Justru kita harus jadikan perayaan Paskah ini sebagai momentum mempererat kembali tali silaturahmi dan persaudaraan pasca putusan MK,” kata Anton kepada Papua Barat News, Minggu (28/3/2021) di Manokwari.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama, terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada.

“Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman pada sidang pengucapan putusan di gedung MK, Kamis (18/3/2021).

MK menyatakan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama 2020.

Pembatalan Keputusan KPU kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setempat tertanggal 16 Desember sepanjang perolehan suara di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak.

MK memerintahkan termohon yakni KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS yang dianggap melakukan pelanggaran. PSU ini diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama.

Selain itu, KPU juga harus memastikan pemilih yang telah pernah menggunakan hak pilih pada TPS lain selain TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak.

Anwar Usman mengatakan pemungutan suara ulang harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan tersebut ditetapkan. Selain itu, MK memerintahkan Polres Teluk Wondama untuk melakukan pengamanan saat pemungutan suara ulang.

Mahkamah juga memerintah termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka empat dengan hasil yang telah ditetapkan termohon sebagaimana tertuang dalam keputusan Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon.

“Terakhir menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Hakim Anwar Usman.

Sengketa Pilkada Kabupaten Teluk Wondama tersebut diajukan oleh Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01.

Pada perkara itu pihak termohon yakni KPU Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat dan pihak terkait yakni Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatui yang juga peserta Pilakda nomor urut 04.

Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, pemohon memperoleh suara sebanyak 5.264 sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon dengan suara terbanyak yakni 5.583 suara sehingga selisih perolehan suara 319 suara atau setara 1,69 persen.(PB13/VV)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 29 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: