Semua Potensi Anggaran Bisa Digunakan

MANOKWARI, papuabaratnews.coAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Filep Wamafma, menyoroti kesiapan alokasi anggaran untuk penanganan virus korona baru atau Covid-19 di Papua Barat.

Filep mendesak Pemprov Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggunakan seluruh potensi anggaran yang ada di daerah, untuk mencegah dan menangani penyebaran virus korona baru atau Covid-19 di Papua Barat.

“Pemprov dapat mengalokasikan dari dana otsus, atau dana bagi hasil (DBH) Migas dan dana lain yang bisa digunakan dalam situasi darurat saat ini,” ujarnya saat memantau kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, kesiapan alokasi anggaran sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja tim Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

Filep menilai sampai saat ini upaya pengadaan peralatan medis belum maksimal. Selain itu sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial di ruang publik juga belum berjalan efektif. Ini bisa dilihat pada masih adanya sejumlah acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Termasuk kerumunan warga di pusat perbelanjaan, tempat-tempat ibadah, tempat hiburan atau rekreasi dan beberapa tempat publik lain.

“Kita akan dukung sepenuhnya tim gugus tugas yang ada agar lebih maksimal,” paparnya.

Filep menegaskan, penetapan anggaran penanganan Covid-19 di provinsi dan kabupaten/kota sesuai petunjuk pemerintah pusat adalah bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti upaya penanganan Covid-19 yang sedang dilaksanakan pemerintah pusat. Karena itu dia meminta agar kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota tidak lagi menunda penetapan anggaran penanganan Covid-19 di Papua Barat.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah totalitas anggaran untuk menyelamatkan kita semua yang ada di Papua Barat,” tegasnya.

Filep berharap gubernur segera mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat. Penetapan besaran anggaran harus segera dilakukan mengingat situasi darurat tidak hanya di tingkat nasional namun di seluruh dunia.

Dia menambahkan sebaiknya anggaran pencegahan segera mungkin ditetapkan. Pasalnya jika sampai  ada kasus pasien positif Covid-19 di Papua Barat maka hal itu akan menambah beban Provinsi Papua Barat.

“Kita tidak perlu menunggu ada pasien positif baru mulai bergerak. Karena fasilitas kesehatan itu sudah diamanatkan oleh UU Otsus sebesar 15 %, karena itu harus diupayakan,” tandasnya.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Agus Sumule mengatakan Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan gubernur, bupati, dan walikota untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mempercepat penanganan virus korona baru atau Covid-19. Penggunaan anggaran ini tentu mengacu pada protokol penanganan Covid-19 di kementerian atau lembaga, Pemda dan rencana operasional yang ditetapkan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19.

“Inpres ini memungkinkan kepada kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) untuk membuat diskresi terkait anggaran penanganan virus korona baru atau Covid-19 di daerahnya,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait penetapan anggaran pencegahan Covid-19, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan, pihaknya telah meminta tim Gugus Tugas  menghitung seluruh beban penganggaran yang dibutuhkan sehingga dapat diakomodir dalam penetapan anggaran penanganan Covid-19 di Papua Barat.

“Kita sudah meminta tim untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan. Untuk di provinsi sudah siap karena itu kita minta di kabupaten/kota juga siap,” terangnya.

Dominggus menegaskan Pemprov Papua Barat siap menggelontorkan anggaran pencegahan Covid-19 di Papua  Barat. Diakuinya, anggaran pencegahan Covid-19 memang tidak masuk dalam alokasi APBD Papua Barat tahun 2020. Namun, karena pandemi Covid-19 sudah ditetapkan menjadi salah satu bencana non alam secara nasional maka dapat dialokasikan melalui anggaran lain yang tersedia.

“Anggaran siap tetapi memang harus melalui perhitungan terlebih dahulu berapa besaran anggaran yang dibutuhkan,” tandas Dominggus.

Hal yang sama juga diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat, dr Arnold Tiniap, terkait besaran alokasi anggaran yang akan dikucurkan untuk pencegahan Covid-19 di Papua Barat.

Arnold menyebutkan, serapan anggaran terbesar adalah untuk belanja peralatan medis seperti alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan. Kata Arnold, bisa jadi anggaran telah siap namun peralatan medis yang dibutuhkan justru tidak ada karena terjadi kelangkaan.

“Anggaran bisa saja lebih dari 10 miliar karena menyangkut belanja APD dan obat, yang semuanya harus didatangkan dari luar,” paparnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: