Tim Pemekaran Diminta Tidak Terlibat Politik Praktis

MANOKWARI, PB News – Forum Pejuang Pemekaran Provinsi (FPPP) Papua Barat  sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, diimbau agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis dan membantu pemerintah daerah mensukseskan program pembangunan di wilalayah setempat.

“Politik praktis itu bertentangan dengan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART) serta peraturan perundang- undangan yang berlaku NKRI,” Kata Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani saat memberikan sambutanya dalam kegiatan musyawarah ke IV FPPP Provinsi Papua Barat, Senin (26/3/2018).

Ia mengigatkan bahwa organisasi tersebut dibentuk sebagai pejuang pemekaran dengan satu tujuan berpartisipasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan bangsa khususnya di Papua Barat.

“Tim 315 sebagai pejuang yang memperjuangkan pengaktifan kembali Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat,” tutur dia.

Segala bentuk persoalan yang terjadi, menjadi tanggung jawab bersama menyelesaikan tanpa adanya perpecahan satu sama lain. Penyelenggaraan mubes juga menjadi langkah perumusan internal organisasi dalam mendorong program pemerintah daerah.

“FPPP hadir di daerah benar- benar memberikan kontribusi yan baik. Turut serta berperan aktif untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan menuju masyarakat Papua Barat yang aman sejahtera dan bermartabat,”ungkapnya.(PB9/PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: