TNI/Polri Siap Dukung Aturan Protokol Kesehatan di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing menegaskan, pihaknya bersama TNI siap memback-up Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), jika pemerintah daerah nantinya memberlakukan aturan hukum terkait kepatuhan protokol kesehatan sebagaimana yang diinstruksikan presiden.

“Penegakan hukumnya nanti dilakukan Satpol-PP, aturannya seperti apa belum diketahui karena masih penyusunan. Apapun itu, kami (Polri) bersama TNI siap mendukung pemerintah daerah untuk mendisiplinkan masyarakat guna pemulihan ekonomi nasional,” kata Kapolda kepada sejumlah media di Manokwari, Selasa (9/8/2020).

Ditemui di lapangan tembak Adhu Pradana Polda Papua Barat, Kapolda menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengaplikasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan terkait Covid-19. Kini tinggal diaplikasikan kepada masyarakat umum.

Menurut jenderal bintang dua itu, masyarakat memang perlu untuk mendisiplinkan diri dengan protokol kesehatan. Sebab, jumlah positif Covid-19 di Papua Barat, termasuk Manokwari semakin hari kian meningkat. Dikhawatirkan, Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan menambah jumlah kasus positif Covid-19.

“Memang angka kesembuhannya naik, tetapi perkembangan positifnya juga semakin hari kian meningkat,” ujar Kapolda  “Oleh sebab itu, apapun kegiatannya harus tetap patuhi protokol kesehatan, karena kita masih menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi sebentar lagi Pilkada,” katanya lagi.

Perlu diketahui, bahwa Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional. Inpres tersebut diantaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dalam Inpres tersebut, seluruh gubernur, bupati/wali kota mendapat ketegasan presiden untuk segera membuat, menyusun dan menetapkan aturan hukum terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, untuk memulihkan perekonomian masyarakat.

Peraturan yang dibuat oleh masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggar penerapan protokol kesehatan. Sanksi berlaku bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Inpres tersebut diteken Jokowi pada Selasa (4/8/2020), dan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Sementara, kasus positif Coronavirus Disease 2019 atau Covid – 19 di Papua Barat hingga Senin (7/9/2020), mencapai 940 orang atau 14,5 persen, dengan angka kesembuhan mencapai 630 orang atau 67,0 persen dan angka kematian sebanyak 17 orang atau 1,8 persen penduduk. (PB13)

***Artikel ini Telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 9 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: