DPR PB Berharap DPA Segera Ditetapkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) berharap agar Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang termuat dalam APBD tahun 2021, dapat segera ditetapkan sebelum April mendatang.

Sebab, beberapa item anggaran pada APBD Papua Barat masih diperbaiki berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Insya Allah kita berharap sebelum April DPA sudah ada, sehingga teman-teman bisa menjalankan aktivitas,” ujar Wakil Ketua DPR PB Saleh Siknus saat dikonfirmasi Papua Barat News di  Manokwari, Rabu 17 Maret 2021.

Evaluasi pertama setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat, kata dia, ada beberapa mata anggaran yang perlu disesuaikan kembali. Salah satunya perihal dana distribusi Covid-19.  Oleh karena itu, pihak eksekutif perlu merasionalisasikan kembali besaran anggaran pada pos tersebut.

“Sampai hari ini, setelah saya koordinasi dengan Kepala BKAD, dokumennya belum selesai dari pusat,” katanya.

Akibat dari keterlambatan DPA, kata dia, ada terjadi beberapa kasus pemalangan kantor dan fasilitas publik di beberapa daerah. Hal itu disebabkan karena honor para tenaga kontrak daerah yang menjadi tanggungan APBD belum bisa dibayar.

“Beda dengan gaji yang dibayar dari DAU dan tidak terpengaruh dengan APBD,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

Saleh menuturkan, terlambatnya DPA tidak saja mengakibatkan macetnya aktivitas pelayanan publik pada pihak eksekutif. Akan tetapi dirasakan juga oleh pihak legislatif, karena belum dapat menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan di lapangan.

“Jadi kita juga tidak bisa menjalankan pengawasan di lapangan,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 19 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: