DPR Soroti Aksi Kekerasan Oknum TNI di Tambrauw

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor menyoroti aksi kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI)  kepada Moses Yewen, salah satu warga Kampung Wayo,  Distrik Feef,  Kabupaten Tambrauw beberapa waktu lalu.

Orgenes mengatakan, kehadiran aparat keamanan seharusnya menciptakan stabilitas keamanan dan kedamaian bagi masyarakat, bukan sebaliknya memicu konflik dengan warga.

“Kehadiran TNI dimaksudkan untuk mengamankan daerah, bukan justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran aparat karena daerah membutuhkan keamanan. Karena itu apabila daerah aman dan tidak dalam konflik, maka keberadaan TNI tidak dibutuhkan oleh daerah. Kehadiran aparat keamanan di wilayah pedalaman Tambrauw tidak boleh menyebabkan lahirnya konflik baru antara aparat keamanan dengan masyarakat.

“Kami minta Pangdam XVIII Kasuari segera menarik kembali pasukan apabila terbukti telah melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat sipil di sana,” katanya.

Dia mengutarakan,  Panglima Kodam XVIII Kasuari segera mengevaluasi keberadaan Kodim 1810 Tambrauw.  Evaluasi kinerja wajib dilakukan sebagai langkah pencegahan sedini mungkin potensi  terjadinya konflik yang berujung kekerasan  antara aparat keamanan dan masyarakat.

“Keberadaan anggota TNI di Tambrauw harus dievaluasi, bila terbukti melakukan kekerasan maka segera ditarik dan Kodim dibubarkan,” terangnya.

Ia meminta agar aparat keamanan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat asli Papua di wilayah pedalaman. Bagi dia,  tidak boleh ada pendekatan kekerasan kepada warga.

Dia lalu mengingatkan Pangdam XVIII Kasuari agar memberikan pemahaman dan bimbingan berbasis budaya orang asli Papua di pedalaman.  Sehingga tidak terjadi Kesalahpahaman antara masyarakat dan anggota TNI yang baru ditempatkan di pedalaman Papua.

“Kami akan bertemu dengan Pangdam untuk meminta agar tidak boleh ada kekerasan kepada masyarakat,” kata politisi Golkar.

Pola pendekatan kemanusian wajib diutamakan. DPR mendukung keberadaan aparat keamanan sebagai bentuk penciptaaan keamanan dan kedamaian di daerah. Karena itu, apabila terjadi kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat lokal menjadi korban maka kondisi ini harus segera ditangani secara serius baik oleh TNI maupun Kepala daerah sehingga konflik antara masyarakat dan TNI tidak terulang kembali.

“Masyarakat bukan musuh TNI, karena itu tidak dibenarkan adanya aparat bermental preman. Bila ada masalah wajib diselesaikan melalui dialog bersama kepala suku atau tokoh masyarakat di wilayah pedalaman,” pungkasnya. (PB22)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Senin 19 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: