Usulan Pemekaran DOB Harus Dapat Persetujuan DPRD dan MRP

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menghargai keberadaan dua lembaga representasi orang Papua yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Majelis Rakyat Papua (MRP), terkait pengusulan pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurut Wonggor, Pemerintah pusat tidak boleh membuat kebijakan sendiri dengan mengesampingkan rekomendasi dan persetujuan dari lembaga legislatif dan kultur di dua provinsi tersebut.

“Pemerintah pusat tidak boleh mengkebiri kewenangan persetujuan DPRD dan MRP dalam pengusulan DOB untuk Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari,  Selasa (13/4/2021).

Orgenes menyebutkan kewenangan mengusulkan pemekaran harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari DPRD dan MRP sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus)  bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Terlebih khusus pasal 76 yang mengatur kewenangan usulan pemekaran provinsi di tanah Papua, yakni dilakukan dengan persetujuan DPR dan MRP setelah memperhatikan secara cermat dinamika sosial budaya, kesiapan SDM dan kemampuan ekonomi serta perkembangan ke depan.

“Penambahan poin kedua pada pasal 76 tentang kewenangan pemekaran dapat dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa restu DPRD dan MRP tentu tidak sejalan dengan semangat awal,” ujarnya.

Ia menegaskan, Mendagri tidak dapat melakukan manuver politik secara sepihak untuk kepentingan sesaat.  Usulan pemekaran tanpa persetujuan daerah, menurut Wonggor, hanya akan menimbulkan konflik baru antara masyarakat dan pemerintah di kemudian hari.

Karena itu, usulan kedua yang diajukan Mendagri terkait pemekaran DOB harus dipertimbangkan kembali. Rekomendasi dari DPRD dan MRP sangatlah penting karena dua lembaga itu, yang memahami situasi dan karakter masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Jakarta tidak dapat mengambil kebijakan sendiri.  Mendagri wajib menghargai MRP dan DPR karena dua inilah yang memahami dan mengetahui kondisi nyata di lapangan,” paparnya.

Menurut Wonggor, usulan penting yang seharusnya jadi perhatian serius pemerintah pusat yakni pemberian kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan aset daerah.

Dia menyebutkan permohonan pemberian kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)  kepada daerah belum dibicarakan dengan serius oleh pemerintah pusat. Padahal kata Orgenes,  pemberian kewenangan pengelolaan aset SDA adalah permintaan dari daerah yang diajukan oleh gubernur.

“Kita mohon agar pemerintah pusat tidak terlalu banyak mencampuri urusan di daerah.  Karena itu kebijakan pengelolaan SDA harus diberikan ke daerah,” tegasnya.

Dia menambahkan Mendagri mestinya tidak boleh memiliki draf revisi UU Otsus Papua sendiri. Mendagri harus mendengarkan usulan revisi yang diajukan dari daerah.

Dia menilai usulan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dari 2% menjadi 2,25% untuk Papua dan Papua Barat bukan permasalahan mendasar, karena usulan itu  tidak dapat menyelesaikan persoalan di tanah Papua.  Pemerintah pusat seharusnya memberikan keleluasaan dalam pengelolaan SDA dan kewenangan secara politik.

“Kami hanya ingin agar kewenangan pengelolaan SDA diberikan kepada provinsi serta perlindungan hak politik bagi orang asli Papua di lembaga  politik harus diatur sehingga jangan sampai hak kesulungan orang asli Papua hilang,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 14 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: